Prabowo, Airlangga, Muhaimin Bersiap Jelang Kontestasi 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat rencana jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 setelah DPR, pemerintah, dan penyelenggaraan pemilu menyepakati hari pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pendaftaran partai politik akan dilaksanakan pada 1 sampai 7 Agustus.

KPU akan menetapkan parpol yang bisa jadi peserta pemilu pada 14 Desember dan penetapannya dapat disengketakan pada 14 Desember 2022 hingga 11 Februari 2023. Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dilakukan pada 7-13 September 2023.

Baca Juga

KPU akan menetapkan calon presiden-wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang memenuhi syarat pada 11 Oktober 2023. Tahun 2022 akan menjadi titik awal bagi partai politik untuk menyiapkan diri menghadapi Pilpres 2024.

Setidaknya untuk Partai Gerindra, di mana sang ketua umum Prabowo Subianto disebut akan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (capres) pada tahun ini. "Tahun ini, tahun ini (deklarasi)," ujar Muzani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/2/2022).

Ia menjelaskan, Prabowo memiliki kewenangan penuh dalam menentukan hal-hal terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Gerindra. Deklarasi urung dilakukan oleh menteri pertahanan itu karena ihwal Pilpres 2024 merupakan sesuatu yang penting bagi Partai Gerindra.

Ia meminta masyarakat untuk menunggu kapan deklarasi tersebut akan dilaksanakan. "Sebagai seorang demokratis Pak Prabowo biasanya dalam menetapkan suatu keputusan penting, apalagi ini soal negara. soal pemimpin bangsa, soal presiden, beliau biasanya panggil. Ada seremoninya, ini yang juga kita tunggu undangannya," ujar Muzani.

Partai Golkar sendiri sedari awal tegas akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres di 2024. Hal tersebut merupakan keputusan musyawarah nasional (Munas) dan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang merupakan dua forum tertinggi partai tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus memprediksi bahwa Pilpres 2024 kemungkinan besar akan terbagi menjadi tiga poros koalisi. Poros tersebut kemungkinan akan terbaca enam bulan ke depan pada 2022 ini. "Kalau sudah mengkristal pasti kelihatan dua atau tiga calon, jadi kita tunggu aja mungkin dalam jangka enam bulan ini itu akan terbaca," ujar Lodewijk di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/2/2022).

Ia mengatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu siap berkoalisi dengan partai manapun di Pilpres 2024. Namun, partainya tegas akan mengusung Airlangga sebagai calon presiden untuk kontestasi mendatang.

Tinggi atau rendahnya elektabilitas Airlangga dalam banyak hasil survei menjadi bahan evaluasi untuk Partai Golkar. Namun, Partai Golkar itu disebut punya strategi untuk meningkatkan elektabilitas Menteri Koordinator Perekonomian itu.

"Penting saya katakan, apapun hasil survei itu jadi catatan buat kami Partai Golkar. Kalau tinggi artinya jangan sombong, kalau rendah jangan patah hati," ujar Lodewijk.

Suara Partai Golkar, jelas Lodewijk, pada Pemilu 2019 sebesar 12,31 persen. Hanya butuh delapan persen lagi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

"Kita kan tinggal mengambil satu partai dengan suara tidak terlalu besar. Jadi itu biar aja dulu mengalir, karena proses partai itu sedang meningkatkan elektoral," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Berbeda dengan Prabowo dan Airlangga, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar sudah kerap menyampaikan kesiapannya menjadi capres di 2024. Deklarasi dari berbagai relawan yang mendukungnya juga mulai masif dalam beberapa waktu terakhir.

Ketika menghadiri deklarasi yang dilakukan oleh kelompok Kampung Nelayan Kalibaru, Cilincing, Jakarta, Muhaimin mengaku siap maju di Pilpres 2024. Dukungan dari masyarakat disebutnya sebagai amanat untuk menghadapi kontestasi mendatang.

"Masa depan mereka menjadi tanggung jawab saya kalau nanti saya didukung oleh mereka untuk menjalankan kepemimpinan sebagai Presiden. Maka nasib mereka menjadi prioritas pemerintahan yang akan datang," ujar Muhaimin, Jumat (4/2/2022).

Kendati percaya diri maju sebagai capres, ia masih membutuhkan sekira 10 persen suara untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Pasalnya, perolehan suara PKB pada Pemilu 2019 sebesar 9,69 persen.

"Saya kan hanya punya modal 10 persen, saya butuh 10 persen lagi dari partai lain," ujar Muhaimin.

PKB, jelas Muhaimin, masih berkomunikasi dengan partai lain untuk membentuk koalisi di Pilpres 2024. Sebab, partainya baru memperoleh suara sebesar 9,69 persen dalam pemilihan umum (Pemilu) 2019.

"Yang penting kita jalan dulu, kita lihat komunikasi coba pembicaraan dengan partai-partai. Semua kita diskusikan, semua kita ajak bicara," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Dihubungi terpisah, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi akan adanya tiga poros koalisi dalam Pilpres 2024. Poros tersebut akan dipimpin oleh tiga partai yang memperoleh suara terbesar dalam Pemilu 2019, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

Namun, ketiga poros tersebut akan terjadi apabila tak adanya kesepahaman antara PDIP dan Partai Gerindra. "Partai-partai lain bisa bergabung dengan ketiga poros tersebut dan ini tergantung komunikasi politik yang dilakukan," ujar Arya.

Ketiga partai tersebut diketahui memiliki modal suara lebih dari 10 persen, hasil dari Pemilu 2019. Namun, ia melihat bahwa komunikasi terkait koalisi Pilpres 2024 masih sangatlah cair dan tak terprediksi.

Mengingat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen dan sosok yang akan diusung menjadi pertimbangan partai-partai politik dalam menghadapi Pilpres 2024. "Parpol mempunyai waktu yang banyak untuk membahas program, langkah pemenangan, kerja-kerja politik, pembagian daerah kampanye dan deal-deal politik yang lainnya," ujar Arya.