REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengakui, masyarakat kerap menyinggungnya dengan sejumlah ungkapan emosi dalam bentuk meme, tidak terkecuali meme tentang pencopotan baliho beberapa waktu lalu. Menurut dia, masyarakat membandingkan pencopotan baliho itu dengan ketegasan pimpinan TNI dalam operasi penanganan masalah separatis di Papua.
Dudung menegaskan, masyarakat sering kali salah paham terkait kewenangannya sebagai KSAD dalam penanganan kelompok separatis tersebut. "Karena ada meme-memenya juga di medsos. 'Dudung nih kemarin berani nyabut-nyabutin baliho, sekarang ke Papua kok enggak berani'. Karena memang saya tidak ada kewenangan," kata Dudung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (7/2).
Untuk diketahui, waktu masih sebagai pangdam Jaya, Dudung memerintahkan prajurit TNI mencopot baliho Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta. Banyak orang mempertanyakan langkah Dudung karena terkait wewenang dan fungsi TNI.
Dudung menjelaskan, dirinya tidak memiliki wewenang untuk penentuan langkah taktis maupun konsep strategis dalam penanganan kelompok separatis di Papua. Meskipun ia merupakan pemimpin tertinggi di tubuh TNI AD, kewenangan terkait kelompok separatis itu ada di tangan panglima TNI.
"Kaitannya dengan operasional, saya sebagai kepala Staf Angkatan Darat tidak punya kewenangan untuk menentukan langkah, baik taktis maupun strategis, serta konsep operasi yang akan dikembangkan di Papua. Itu semua ranah dari Mabes TNI atau panglima TNI. Kalau saya kasad tidak bisa," kata dia.
Dudung mengatakan, walaupun yang menjalankan operasi di wilayah Papua adalah jajaran TNI AD, dirinya tidak bisa memberikan perintah kepada komandan satuan di daerah tersebut untuk melakukan tindakan taktis dalam menghadapi kelompok separatis dan teroris di sana. Dirinya hanya berwenang mengetahui kondisi para prajurit dan logistik yang dibutuhkan.
"Saya hanya bisa menanyakan komandan batalyon bagaimana anak buahmu? Sehat? Bagaimana logistiknya? Bagus? Terkirim? Hanya nanya itu," kata dia.
Menurut dia, soal kewenangan ini perlu diketahui oleh masyarakat. Sebab, kadang orang salah mempersepsikannya.
"(Personel TNI) AD yang gugur, pikirnya kasad yang salah memberikan perintah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
