Sabtu 05 Feb 2022 19:35 WIB

Sekjen Priboemi Minta KPK ‘Tempel’ Capres Cawapres 2024

Sekjen Priboemi meminta KPK mengawal aliran dana capres cawapres 2024

Sekjen Priboemi Heikal Safar,  meminta KPK mengawal aliran dana capres cawapres 2024
Foto: Dok Istimewa
Sekjen Priboemi Heikal Safar, meminta KPK mengawal aliran dana capres cawapres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Suhu politik pada  2022 sudah memanas meskipun Pilpres 2024 masih dua tahun lagi.  

Sekjen DPP Partai Priboemi, Heikal Safar, menilai aparatur penegak hukum di Indonesia seperti Komisi Pemberantasan Korupsi  KPK), Kapolri, dan Jaksa Agung RI harus turun tangan mengawasi potensi korupsi kepada 10 besar nama-nama calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2024 mendatang.  

Baca Juga

Hal ini menurutnya demi untuk mendapatkan pemimpin bangsa Indonesia kedepan yang lebih baik dan ideal.  

Heikal Safar menilai bahwa untuk kemajuan Indonesia kedepannya harus lebih baik dan bermartabat.  

Untuk itu diperlukan calon pemimpin bangsa Indonesia, tentunya yang ideal baik itu (calon presiden, gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakil-wakilnya) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

"Saya Heikal Safar selaku Sekjen Partai Priboemi meminta  keprofesionalan kinerja KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam  membasmi dan memberantas para koruptor," kata Heikal Safar kepada wartawan, Sabtu ( 5/2/2022).

Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia wajib berperan aktif membantu kinerja KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam memberikan informasi yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum.  

Heikal berharap langkah ini demi untuk terciptanya bangsa dan negara Indonesia dimasa mendatang yang lebih aman, damai dan berkeadilan.  

Maka Pemerintah diwajibkan agar segera melakukan langkah -langkah kongkrit pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya korupsi penyalahgunaan wewenang anggaran Negara yang diduga dilakukan oleh 10 besar yang nama-namanya rating tertinggi Capres dan Cawapres 2024.  

"Saya meminta juga kepada Presiden Jokowi untuk fokus mengevaluasi seluruh petinggi aparat penegak hukum yang nakal membuat industri hukum dan juga sering melanggar hukum," katanya.  

Menurutnya, Presiden Jokowi juga harus ambil peran mengantisipasi penyalahgunaan anggaran negara, ditengah situasi tahun politik 2022 ini,  yang tensi suhu politiknya terus meningkat dan semakin berdampak terhadap kehidupan sosial seluruh rakyat Indonesia.   

"Kami Partai Priboemi juga mengajak seluruh masyarakat maupun media massa untuk ikut serta dalam mengawasi aliran dana dari 10 besar rating tertinggi elektabilitas nama-nama Capres dan Cawapres 2024 tersebut," katanya.   

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement