REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Priboemi, Heikal Safar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjuk mantan narapidana sebagai kepala otorita ibu kota negara (IKN). Dari kabar yang beredar, ada empat nama kandidat yang disebut berpeluang besar menjadi kepala otorita IKN.

Di antaranya, eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, eks Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, mantan Dirut Waskita Karya Tumiyanaada, dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Heikal berharap Presiden Jokowi agar mendengarkan dan mempertimbangkan segala aspirasi, saran, dan masukkan dari seluruh elemen rakyat Indonesia. Dia menyebut, masih ada calon nama lainnya yang terbaik diantara dari keempat nama-nama yang disebut-sebut berpeluang memimpin IKN.

"Saya meyakini Pak Jokowi dapat memilih pemimpin ibu kota negara baru yang merakyat, bersahaja dan terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Heikal kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Heikal menyatakan, memang tidak mengagetkan lagi jika Presiden Jokowi melibatkan Ahok dalam proyek pemindahan IKN ke kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. Meski begitu, ia menyarankan agar RI 1 jangan sampai menunjuk sosok kontroversial, apalagi Ahok pernah masuk penjara.

Heikal menyarankan, Jokowi sebaiknya memilih orang bijak dan cerdas, serta dapat diterima di semua kalangan sebagai kepala otorita IKN. Dia meyakini, nama IKN baru, yaitu Nusantara menjadi cerminan bagi pemerintah mengangkat keadilan ekonomi di seluruh Indonesia.

"Saya percaya bahwa Indonesia punya visi dan misi yang sangat jelas kedepannya. Sehingga diharapkan Indonesia maju menjadi negara teladan yang adil makmur sejahtera dan membanggakan di seluruh dunia," kata Heikal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika