Menurut Miko, pelaksanaan PTM seharusnya menyesuaikan dengan peningkatan level PPKM, bukan seperti saat ini yang ketentuannya masih sama meski PPKM di DKI naik dari level satu menjadi dua. Miko mengharapkan aturan terkait PTM dengan kapasitas 100 persen harus dievaluasi di antaranya soal mekanisme PTM.

"Sebenarnya 100 persen bisa, tapi dengan giliran misalnya tiga jam, jadi yang pertama untuk 50 persen, atau tiga jam kedua, untuk yang sesi berikut 50 persen yang kedua," imbuhnya.

Miko pun berharap Pemprov DKI mengikuti jejak daerah tetangga di antaranya Bogor dan Depok yang menunda pelaksanaan PTM kapasitas 100 persen. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga ikut mengkritik kebijakan PTM 100 persen.

KemenPPPA memandang penyelenggaraan PTM wajib berdasarkan prinsip penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak KemenPPPA Agustina Erni berharap, pelaksanaan PTM 100 persen dapat dilakukan dengan tetap menjamin protokol kesehatan.

Erni mengingatkan, PTM 100 persen baru bisa dilakukan jika capaian vaksinasi Covid-19 dosis 2 bagi pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80 persen. Lalu, capaian vaksinasi dosis dua warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50 persen ditingkat kabupaten/kota.

"Bagi KemenPPPA, ada dua hal utama yang menjadi pertimbangan kami yaitu pertama, prinsip kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan. Kedua, mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi Covid-19. Ini harus menjadi dasar," kata Erni dalam keterangan pers, Selasa (11/1/2022).

Ikuti Whatsapp Channel Republika