Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, mengaku menerima banyak keluhan soal sumur resapan yang kini digencarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Menurutnya, sumur resapan itu kerap menimbulkan kerusakan di badan jalan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
"Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur resapan Anies Rp 400 miliar resahkan warga," kata Justin dalam keterangannya, Rabu (15/12).
Oleh sebab itu, Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta, kata dia, mengusulkan secara terbuka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan. Justin mengatakan, data pembangunan sumur resapan tidak terbuka.
"Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi," tambah Justin.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menilai usulan Panitia Khusus (Pansus) Sumur Resapan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, belum diperlukan. Riza menegaskan, sumur resapan dapat mengurangi bahkan menghilangkan genangan atau potensi banjir.
"Pansus itu hak teman-teman di DPRD, hanya menurut saya (pansus) sumur resapan rasanya belum diperlukan," kata Riza di Jakarta, Rabu (15/12).
Riza mempersilahkan anggota DPRD untuk melakukan dialog dengan dinas terkait dan jika diperlukan bisa temui kontraktornya dan melihat di lapangan langsung agar bisa dicarikan solusi terbaik. Lebih lanjut, Riza menegaskan, bahwa hadirnya sumur resapan dapat mengurangi bahkan sampai menghilangkan genangan atau potensi banjir mengingat salah satu fungsi dari infrastruktur tersebut adalah untuk menjadi penampung air.
"Faktanya di banyak tempat seperti Karanganyar, Fatmawati dan tempat lain tadinya ada genangan dan ada banjir, tapi sekarang tidak lagi," katanya.
Politikus Gerindra tersebut menyampaikan persoalan sumur resapan tidak bisa dilihat kasus per kasus, namun harus secara umum karena menurutnya dengan kehadiran sumur resapan akan sangat membantu terhadap persoalan genangan banjir.
"Terkait masih ada yang belum sempurna pengerjaannya, tugas dinas SDA(sumber daya air) untukmemastikan kontraktor yang diberi tugas melaksanakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, tentu akan ada sanksi," tutur Riza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
