Kecelakaan bus TransJakarta hari ini tidak menyebabkan korban jiwa atau luka.
Kepala Seksi Laka Lantas Polda Metro Jaya Komisaris Eko Setio Budi menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.
"Sopirnya kurang konsentrasi dalam mengemudi, alias meleng, sehingga terjadi off control. Separator saja yang rusak, tidak ada korban jiwa," kata Eko. Penyebab kecelakaan tersebut adalah sopir kurang berkonsentrasi dalam mengemudi, sehingga bus keluar jalur dan menghantam beton separator Transjakarta.
Berdasarkan kronologi, bus TransJakarta dengan NKRB B7277 TGC dengan STNK atas nama PT Mayasari Bakti melaju dari arah selatan menuju utara di Jalan Jenderal Sudirman. Sesampainya di depan Gedung Ratu Plaza, sopir berinisial DS diduga kurang berhati-hati sehingga bus oleh ke kiri dan menabrak pembatas jalur atau separator busway sehingga membuat kerusakan pada bus tersebut meliputi bagian depan bawah ringsek.
Komisi B DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen TransJakarta terkait kecelakaan yang kembali menimpa armada transportasi publik Ibu Kota itu. "Kami sudah agendakan jadi Senin siang kami akan panggil TransJakarta untuk menjelaskan," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.
Selain TransJakarta, DPRD DKI juga akan memanggil Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pembina BUMD. Wakil Rakyat yang berkantor di Jalan Kebon Sirih itu meminta manajemen BUMD DKI bidang jasa transportasi tersebut untuk memperbaiki sistem internal.
Bahkan, perbaikan tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi anggota dewan saat pertemuan terakhir ketika ada kecelakaan di Cawang, Jakarta Timur, yang menewaskan dua orang, yakni sopir dan penumpang TransJakarta pada Oktober 2021. Selain perbaikan, anggota dewan juga sebelumnya meminta agar manajemen menyediakan klinik di setiap depo TransJakarta.
"Kemudian itu juga ada dirut baru di sana, kami juga ingin dirut baru ini aware lah untuk masalah ini, karena ini menyangkut nyawa manusia," katanya. Ia tidak ingin kecelakaan yang kembali terjadi tersebut menimbulkan persepsi buruk terhadap TransJakarta.
"Kami tidak ingin kejadian seperti ini membuat publik menilai bahwa angkutan umum ini tidak aman. Kemudian juga angkutan publik ini seolah-olah pengendaranya ini ugal-ugalan, tidak ingin ada citra itu, jadi harus diperbaiki," katanya.
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menilai pengelolaan TransJakarta tidak baik. “Sebaiknya dicek, bus yang bermasalah itu bus milik siapa saja,” kata Gilbert kepada Republika.
Dia menambahkan, jika nyatanya bus tersebut milik pihak luar Pemprov DKI, akan lebih baik jika kontrak diputus. Hal itu, kata Gilbert, mengingat pengelolaan yang tidak sesuai standar. “Bila itu bus milik DKI, maka direksi Transjakarta diganti saja,” katanya.
Dia menuturkan, hal itu harus dilakukan karena ada kebutuhan berbagai hal. Mulai dari due dilligence, audit full dengan auditor yang baik hingga pengacara. “Di mana-mana faktor terpenting transportasi darat, laut dan udara, keselamatan adalah yang paling utama,” jelas dia.
Dia menegaskan, Pemprov DKI seharusnya bersikap tegas dalam mencari akar permasalahan. Khususnya, lanjut dia, ketika sumbernya ada di penggantian direksi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan akan mempelajari dulu insiden yang terus menimpa TransJakarta. “Nanti kita pelajari ya. Memang ada beberapa kejadian belakangan ini, terkait sopir hingga masalah bus,” kata Riza kemarin malam, menanggapi insiden penabrakan pos polisi di PGC.
Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi lebih lengkap dan menyeluruh. Terlebih, ketika insiden TransJakarta itu, terjadi dalam waktu berdekatan. “Nanti kita evaluasi apa sesungguhnya masalah yang terjadi sehingga terjadi tabrakan dan nanti kita carikan solusi terbaik,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
