REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, ia sampai turun langsung ke daerah-daerah karena banyak bansos yang tak tersalurkan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena pihak bank tidak menyerahkan kartu bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jadi, saya turun ke (daerah) itu karena sudah mentok. Ini kok nggak tersalur, ya saya turun. Ternyata kartunya tidak ada, (karena) belum disalurkan sama bank ke orang itu," kata Risma saat Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/9).

Menurut Risma, cara turun langsung ke daerah-daerah itu efektif dalam mendorong bank untuk langsung menyalurkan bansos kepada warga. Salah satu contohnya di Kota Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Di sana, kata Risma, pihak bank tak menyalurkan kartu bansos kepada 1.800 KPM. Pihak bank beralasan bahwa para KPM itu tak ditemukan.

Risma lantas meminta Pemkot Semarang untuk mengumpulkan 1.800 KPM itu. Berhasil terkumpul sekitar 1.700 KPM. Pihak bank akhirnya langsung menyerahkan kartu bansos kepada ribuan KPM itu di depan Risma.

Sejumlah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau, imbuh Risma, juga banyak yang tak mendapatkan kartu bansos. Mereka bisa saja datang ke kota untuk mengambil kartu bansos dan mencairkan bansosnya, tapi akan memakan biaya transportasi yang besar. Perbandingannya, bansosnya Rp 600 ribu, sedangkan ongkos perjalanannya Rp 500 ribu.

"Saya coba selesaikan. (Saya) sampaikan ke bank, ini nasabah orang miskin, apa ndak bisa kita antar ke sana," ungkap eks Wali Kota Surabaya itu.

Meski demikian, imbuh Risma, mentoknya penyaluran bansos tak melulu karena pihak bank. Ada juga karena kartu bansos warga tertahan di tangan ketua RW, atau pendamping program bansos. "Di Jakarta sini, saya didemo (warga yang belum dapatkan kartu bansos), ternyata Pak RW yang pegang kartunya," kata Risma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika