Menunggu Sikap Presiden Pascarekomendasi Ombudsman Soal KPK

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Amri Amrullah, Rizkyan Adiyudha

Ombudsman RI telah mengirimkan rekomendasi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK kepada Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (16/9). Rekomendasi Ombudsman RI tersebut baru dikirim sehari setelah Pimpinan KPK memutuskan pemberhentian dengan hormat 51 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos TWK.

Baca Juga

Meskipun rekomendasi Ombudsman RI baru disampaikan sehari setelah pemberhentian pegawai KPK, namun Anggota Ombudsman yakin Presiden Joko Widodo akan membaca substansi rekomendasi dari Ombudsman RI tersebut. "Biar Presiden membaca dulu substansi (rekomendasi)nya," kata Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng, Kamis (16/9).

Robert yakin rekomendasi Ombudsman tetap berguna dan disikapi Presiden Jokowi, walaupun pimpinan KPK sudah memberhentikan 51 pegawainya yang tidak lolos TWK. Karena itu, tegas Robert, ia membantah bila rekomendasi Ombudsman tidak ditanggapi atau diabaikan. "Kok bilang belum ditanggapi? Rekom kami baru dikirim hari ini," ujar Robert.

Selanjutnya, Ombudsman menyerahkan kewenangan kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun dalam pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya, menyebut jangan semua urusan diserahkan ke presiden, termasuk urusan TWK KPK. Presiden padahal pernah pula menyatakan TWK KPK tidak boleh bertolak belakang dengan sikap Presiden sebelumnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang, Presiden seharusnya konsisten dengan perkataannya. Karena sebelumnya dalam pidato, Jokowi memastikan TWK tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Artinya Pimpinan KPK tidak bisa memberhentikan pegawai yang tidak lolos TWK KPK.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana berharap, Presiden sebaiknya segera mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman dan Komnas HAM sebelum mengambil sikap terkait TWK KPK. Sebab, jika tidak, ICW khawatir ada kelompok lain yang menyelinap dan memberikan informasi keliru kepada Presiden terkait isu KPK.

Namun, kalau Presiden tetap menganggap ini sekadar urusan administrasi kepegawaian dan mengembalikan sepenuhnya kewenangan kepada KPK, maka ada sejumlah konsekuensi serius. "Pertama, Presiden tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri," ujar Kurnia, Kamis (16/9).

Sebab, menurut dia, pada pertengahan Mei lalu, Presiden secara khusus mengatakan bahwa TWK tidak serta merta dijadikan dasar memberhentikan pegawai. Kedua, Presiden tidak memahami permasalahan utama di balik TWK pegawai KPK.

"Penting untuk dicermati Presiden, puluhan pegawai KPK diberhentikan secara paksa dengan dalih tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Padahal, di balik Tes Wawasan Kebangsaan ada siasat yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas di KPK," ungkap Kurnia.

Ketiga, menurut dia, presiden memang tidak ingin berkontribusi untuk agenda penguatan KPK. Sebagaimana diketahui, tahun 2019 lalu presiden menyetujui Revisi UU KPK dan memilih Komisioner KPK bermasalah. Padahal, Presiden punya kewenangan untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. "Sama seperti saat ini, berdasarkan regulasi, Presiden bisa menyelematkan KPK dengan mengambil alih kewenangan birokrasi di lembaga antirasuah itu," imbuhnya.

Keempat, ICW menilai presiden memilih abai dalam isu pemberantasan korupsi. Penting untuk dicermati, menurut dia, penegakan hukum, terlebih KPK, menjadi indikator utama masyarakat dalam menilai komitmen negara untuk memberantas korupsi. Maka dari itu, ketika Presiden memilih untuk tidak bersikap terkait KPK, maka masyarakat akan kembali memberikan rapor merah kepada presiden karena selalu mengesampingkan isu pemberantasan korupsi.

"Jangan lupa, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sudah anjlok tahun 2020. Ini membuktikkan kekeliruan Presiden dalam menentukan arah pemberantasan korupsi," terangnya.

Karena itu ICW berharap presiden bisa bersikap sesuai dengan pidatonya di awal. Dan untuk mendapat masukan, ia berharap Presiden Jokowi bisa mempertimbangkan temuan Ombudsman dan Komnas HAM. Di mana dua lembaga negara itu secara terang benderang mengurai secara rinci permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan TWK, yakni maladministrasi dan pelanggaran HAM.