REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi antusiasme masyarakat Kota Blitar untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang digelar di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Kota Blitar, Selasa (7/9).
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah sangat antusias untuk ikut divaksin,” kata Jokowi dalam keterangannya usai peninjauan.
Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi sangat penting mengingat Covid-19 tidak dapat hilang sepenuhnya. Pemerintah dan masyarakat, kata dia, hanya mampu mengendalikan penambahan kasus sehingga tak kembali terjadi lonjakan yang sangat tinggi.
“Jangan sampai terjadi peningkatan yang eksponensial karena virus corona ini,” kata dia.
Jokowi pun mengapresiasi pemerintah daerah yang terus memenuhi target vaksinasi. Hingga saat ini, sebanyak 76 persen masyarakat di Kota Blitar telah divaksin.
“Sore hari ini saya datang ke Kota Blitar untuk meninjau program vaksinasi yang dilaksanakan di sini, dan kita senang karena tadi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota menginformasikan bahwa yang telah divaksin 76 persen. Artinya memang ini tinggal sedikit yang belum divaksin,” jelasnya.
Presiden pun mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun telah divaksin. Ia mengatakan, masyarakat harus tetap waspada mengingat saat ini juga muncul varian-varian baru dari Covid-19.
“Kita tahu ada varian-varian baru yang dulunya awal kita tidak menyangka muncul varian delta, ini sudah kita dengar lagi varian MU. Sebab itu sekali lagi percepat vaksinasi dan taat terhadap protokol kesehatan,” jelasnya.
Dalam kunjungan ini, Presiden turut didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Blitar Santoso, dan Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunario.
Ikuti Whatsapp Channel Republika