REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan persetujuan terkait dengan perizinan untuk dilaksanakan penyelenggaraan liga 1 maupun liga 2 pada Jumat (27/8). Namun, orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini menegaskan pelaksanaan liga harus diimbangi dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
"Tentunya tetap harus melaksanakan prokes yang ketat, oleh karena itu kita sepakat dan ini sudah disetujui oleh PSSI, para pemilik klub liga 1 dan 2 tadi juga kami minta disepakati untuk rekan-rekan pemimpin suporter bola untuk penyelenggaraan kali ini kita kawal dilaksanakan dengan tanpa penonton," kata Sigit, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/8).
Menurut Sigit, pemberian izin berdasarkan hasil asesmen terkait dengan laju pertumbuhan Covid-19. Kemudian asesmen terhadap situasi bed occupancy rate (BOR) dan juga penurunan di beberapa wilayah. Sehingga kemudian diberikan beberapa kelonggaran, berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh Kemenkes.
"Salah satunya adalah melonggarkan kegiatan olahraga tentunya dengan berbagai macam pembatasan," ujar mantan Kabareskrim tersebut.
Sigit menjelaskan, beberapa aturan dan prokes ketat yang harus diikuti dalam pelaksanaan liga 1 dan 2. Yakni pemain dan official yang akan melaksanakan pertandingan harus sudah dua kali vaksin dan jumlah official dibatasi. Satu hari sebelum pertandingan harus dilakukan pemeriksaan PCR untuk pastikan bahwa pemain maupun official dalam kondisi negatif dari Covid-19.
Kemudian, lanjut Sigit, selesai pertandingan kembali dilaksanakan pemeriksaan swab PCR ataupun atigen. Selanjutnya di lokasi penyelenggaraan pasang aplikasi Pedulilindungi, sehingga aplikasi ini bisa digunakan untuk membantu pengecekan terkait aturan prokes. Kata Sigit, aturan ini sudah menjadi kesepakatan dan wajib dipatuhi.
"Namun di satu sisi kita maklum dan diberikan kelonggaran agar kegiatan masyarakat bisa mulai beraktivitas sehingga semuanya bisa berjalan," kata Sigit.
Meskipun telah memberikan izin, Listyo menegaskan, pelaksanaan liga 1 dan 2 akan tetap dievaluasi. Hal ini untuk memastikan apakah pelaksanaan liga 1 dan 2 tidak meningkatkan kembali angka Covid-19 di Indonesia. Jadi tiga kali kegiatan akan dilakukan evaluasi, jika hasil evaluasinya tidak terdampak, maka di pekan berikutnya akan ditentukan terkait dengan penambahan lokasi pertandingan dan memberikan kesempatan kegiatan ini akan terus berlanjut," ucapnya.
"Harapan kita itu betul-betul bisa dilaksanakan sehingga tidak mengganggu klub. Karena memang ada kesepakatan. Kalau kemudian ini dilanggar, ada sanksi bagi klub, mulai dari sanski yang bersifat administrasi hingga klub tersebut tidak boleh mengikuti pertandingan," harap Sigit.
Sementara itu, Menpora Zainudin Amali menyampaikan pertemuan dirinya dengan Kapolri untuk mendiskusikan penyelenggaraan kompetisi liga 1 dan 2 yang sudah terhenti selama 1 tahun. Ia menyatakan tidak bisa berdiam diri tapi juga sangat sadar suasananya masih dalam situasi pandemi. Namun pandemi ini tidak boleh membuat kita tidak berkegiatan.
Kemudian juga, lanjut Amali, aspirasi masyarakat supaya kegiatan sepak bola ini bisa harus segera digulirkan. Mereka yang sekarang sedang di rumah butuh tontotan. Di samping itu, bagi pemerintah ada kepentingan untuk pembentukan tim nasional karena pada tahun 2023 nanti, Indonesia menjadi tuan rumah World Cup U-20.
"Tentu pembentukan timnas ini kita butuh kompetisi, tanpa kompetisi tidak mungkin kita akan ada tim nasional yang baik atau talenta-talenta yang akan termonitor," ungkap Amali.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, berbagai pertimbangan sudah dirapatkan dengan pihak satgas, Mabes Polri dan berbagai pihak terkait pelaksanaan penyelenggaraan liga 1 dan 2. Hasilnya Polri memberikan izin dengan catatan penerapan prokes yang ketat.
"Nanti dari pihak Polri yang akan juga menjaga supaya kepatuhan terhadap pelaksanaan prokes akan dilaksanakan sebaik-baiknya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
