REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Charta Politika merilis hasil survei terbarunya yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintah pusat. Namun, angka tersebut mengalami penurunan ketimbang survei di periode sebelumnya. 

"Kepuasan terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,24 persen. Jika dibandingkan hasil survei pada periode sebelumnya, terhadap penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis daringnya, Kamis (12/8). 

Pada beberapa survei sebelumnya, tingkat kepuasan tertinggi masyarakat terhadap pemerintah terjadi pada Juli 2020 sebesar 67,2 persen. Sedangkan pada Maret 2021, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 65,3 persen. 

"Sebanyak 34,1 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah. Sedangkan 3,5 persen lainnya tidak menjawab dan tidak tahu," ujar Yunarto. 

Ia menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi persoalan yang paling dikeluhkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pertama adalah penanganan Covid-19 sebesar 31,5 persen, lalu harga kebutuhan pokok sebesar 22,1 persen, dan terakhir adalah peluang lapangan pekerjaan sebesar 11,9 persen. 

"Kondisi ekonomi Indonesia dinilai buruk oleh masyarakat, meskipun optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia ke depan tergolong tinggi," ujar Yunarto. 

Charta Politika melakukan survei pada 12 hingga 20 Juli 2021, dengan jumlah responden sebanyak 1.200. Metode wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan metode multistage random sampling. 

Unit sampling primer survei (PSU) ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah masing-masing 10 orang dari 120 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia. Adapun margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika