REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah pemilihan umum legislatif (Pileg) dan presiden (Pilpres) selesai, partai politik bersiap memasuki babak baru, yaitu pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Rencananya, pesta rakyat memilih kepala daerah, baik tingkat provinsi, kotamadya atau kabupaten, akan diselenggarakan di tahun yang sama.
Ada yang mulai melirik figur untuk pemenangan nanti. Ada pula parpol yang masih menimang siapa sosok yang akan diusung, apakah dari internal, atau dari luar parpol.
Lembaga survei pun ikut meramaikan dinamika pilkada serentak 2024. Golkar baru-baru ini menjadi heboh, karena berkolaborasi dengan sejumlah lembaga survei yang berseberangan dengan tokoh yang diusung pada Pilpres 2024.
Berdasarkan surat DPP Partai Golkar bernomor B-1135/GOLKAR/III/2024 Perihal Pemberitahuan Lembaga Survei yang direkomendasikan DPP Partai Golkar pada Pilkada Serentak Tahun 2024, yang ditujukan kepada Ketua/Plt. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, Golkar menggandeng sejumlah lembaga survei.
Dari 14 lembaga survei yang termaktub dalam lampiran surat per tanggal 18 Maret 2024 itu, ada dua yang pada Pilpres lalu tidak mendukung Prabowo yang merupakan capres Golkar. Pertama adalah lembaga survei yang mendukung pasangan capres Anies, yaitu Polmark yang diinisiasi Eep Saifullah Fatah. Kedua adalah yang mendukung Ganjar, yaitu Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC).
Kedua tokoh dalam lembaga survei tersebut menyimpan jejak digital berupa sikap berseberangan dengan Presiden Jokowi dan Prabowo yang didukung Golkar.
Saiful Mujani misalkan, pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendorong proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo segera dilakukan untuk mendapatkan pemilu yang jurdil.
“Harapan saya adalah, harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi,” tegas Saiful Mujani dalam video di Youtube.
Profesor ilmu politik yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 itu menyebut bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan yang masif terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Jokowi.
Senada, Eep Saefulloh Fatah yang merupakan pendiri Polmark juga bersikap berseberangan dengan Jokowi. “Prabowo Gibran harus kalah dan Presiden Jokowi harus diberi pelajaran,” kata Eep.
Charta Politika yang pada pilpres kemarin mengkritik dinasti politik Jokowi juga masuk ke dalam daftar lembaga survei surat edaran Golkar.
"Dalam kondisi aktual terkait keluarga Jokowi, itu bisa dilihat bukan hanya dalam konteks Mas Gibran,...Kaesang mempertontonkan sebuah proses rekrutmen yang instannya mengalahkan Golkar pada masa orba...," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam sebuah wawancara.
Surat yang mencantumkan dua lembaga survei tersebut ditandatangani Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen Lodewijk F Paulus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
