REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan para menterinya akan hadir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024). Kehadiran para menterinya itu untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).

Baca: Mengenal Pangdam Jaya Mayjen M Hasan, Eks Pengawal Jokowi

Ada empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Jokowi mengatakan, para menterinya itu akan menjelaskan kebijakan dan program yang telah dilakukan di masing-masing kementeriannya. Dia mencontohkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan menjelaskan mengenai penggunaan anggaran dan Menteri Sosial yang akan menjelaskan soal penyaluran bantuan sosial.

"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat, ya," jelas Jokowi.

Baca: TNI AU Gunakan Super Hercules Kirim Bantuan untuk Rakyat Gaza

Saat ditanya lebih lanjut mengenai penyaluran bansos yang dipersoalkan di sidang MK, Jokowi memilih tutup mulut. "Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK," ujar Jokowi.

Sebelumnya, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Baca: Prabowo Tinjau SMP di Beijing yang Sediakan Makan Siang Gratis

Selain empat menteri yang dipanggil, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak," kata Suhartoyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika