REPUBLIKA.CO.ID, oleh Haura Hafizah, Ronggo Astungkoro, Antara

Sumbangan uang senilai Rp 2 triliun dari keluarga pengusaha Akidi Tio di Sumatra Selatan awalnya mengharukan publik. Masyarakat terpesona dengan kebaikan hati keluarga yang sukarela mendonasikan hartanya bagi penanganan Covid-19.

Ternyata, janji hanya janji. Hingga batas waktu pencairan donasi, dana dari keluarga Akidi Tio tak kunjung cair. Bahkan putri Tio digelandang ke kepolisian untuk diperiksa.

Yenny Wahid menanggapi heboh bantuan hibah tersebut. Yenny Wahid mengatakan bantuan Rp 2 triliun yang belum jelas dananya menunjukkan adanya krisis akal sehat dan kegemaran akan kagetan.

"Meskipun kita percaya bahwa selalu ada malaikat dan keajaiban, peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu rasional dalam menghadapi apapun. Ojo kagetan," ujar dia, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8).

Putri kedua Presiden KH AbdurrahmanWahid itu meminta mengedepankan rasionalitas. "Akal sehat kita kedepankan. Orang semestinya curiga, kok bisa ada yang nyumbang dua triliun rupiah, benar apa tidak? Sehat mentalnya atau tidak? Jangan sampai satu negara ikut kebobolan. Covid-19 memang membuat kita nyaris putus asa, tapi jangan sampai kita kehilangan akal sehat," kata dia.

Menurut dia, penting sekali semua informasi tidak diterima bulat-bulat. "Perlu dilakukan verifikasi dulu sebelum dikeluarkan ke publik," katanya.

Geger keluarga Tio mengingatkan dia pada heboh Bruneigate yang menimpa Presiden Wahid. Ketika itu parlemen menekan keras. Setelah tim Kejaksaan Agung memverifikasi langsung pada Kesultanan Brunei, barulah akal sehat tegak kembali.

Ia meminta publik jangan mudah kaget sehingga tidak mudah diombang-ambingkan kabar dan informasi. Juga para abdi negara dan abdi masyarakat hendaknya kedepankan rasionalitas sebelum menyebar kabar dan megeluarkan pernyataan ke publik.

Ia ingat, dulu geger Menteri Luar Negeri (saat itu) Adam Malik menerima resmi ibu hamil yang melapor tentang bayi dalam kandungannya bisa bicara. Aparat yang tidak kedepankan rasio meloloskan penipu diterima menteri utama kabinet.

"Hilangnya sense of rationality," kata dia.

Cut Zahara Fona nama ibu hamil yang mengaku bayi dalam kandungannya bisa bicara dan diterima Malik di kediaman resmi. Sang menteri mendengarkan 'bayi bicara'. Lalu heboh pers memberitakan dan publik geger.

Belakangan Cut Zahara ketahuan bohong, ternyata suara bayi dari dalam perut itu adalah suara perekam yg disembunyikan di perut.

Sekali lagi dia meminta semua pihak selalu rasional. "Memang pandemi Covid-19 ini membuat kita semua nyaris putus asa. Tapi jangan sampai kita kehilangan akal sehat. Mari kita berbuat sebisa kita membantu sesama dalam keadaan serba sulit saat ini," kata dia.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengaku sedari awal tak yakin mengenai keberadaan uang Rp 2 triliun yang disumbangkan oleh keluarga almarhum Akidi Tio. Menurut Mahfud, dia sudah menyindir hal tersebut lewat cicitan di Twitter.

"Saya sejak awal sudah tak yakin itu ada karena petualang seperti itu sudah banyak memberi pelajaran pada kita. Makanya ketika saya mencuit 'mudah-mudahan itu nyata', saya justru sama sekali tak berharap itu ada tapi saya nyindir kepada yang percaya dengan itu," ujar Mahfud lewat pesan singkat, Selasa (3/8).

Mahfud menerangkan, banyak orang-orang semacam itu sejak dahulu. Dia menceritakan, ada orang yang mengaku mau menyumbang sejumlah uang, bisa menggali uang dengan kesaktian secara ajaib, bisa menemukan obat untuk 1.000 penyakit, tapi semua itu bohong.

"Saya mendukung Hamid Awaluddin yang tak mau percaya begitu saja dengan sumbangan Rp 2 triliun dari Akidi Tio itu. Makanya saya berbagi pengalaman di cuitan saya itu," kata dia.

Maka dari itu, dia menyatakan sejak awal dia tak percaya pada berita Akidi Tio karena modus bohongnya sama dengan yang sudah-sudah. Dia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Herman Daru, terkait keberadaannya di acara seremoni pemberian uang Rp 2 triliun itu.

"Ternyata gubernur juga hanya diundang seremoni sebagai Forkompimda secara dadakan tapi tak ada penyerahan barang atau dokumen apa pun," jelas Mahfud.

Ikuti Whatsapp Channel Republika