REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui bahwa laju pemeriksaan orang dengan kontak erat Covid-19 di daerah pelaksana PPKM darurat belum sesuai target. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebutkan, capaian rata-rata testing di 124 kabupaten/kota pelaksana PPKM Darurat di Jawa Bali, periode 3-13 Juli 2021, hanya 33,61 persen dari kapasitas target.
"Untuk itu peningkatan jumlah tes masih perlu dipercepat. Hanya ada 11 kabupaten kota dengan capaian testing di atas 90 persen dan 15 kabupaten, kota mencapai angka 50-90 persen. Sisanya adalah di bawah 50 persen (dari target)," kata Siti dalam keterangan pers, Rabu (14/7).
Tak hanya itu, Siti juga mengungkapkan bahwa tracing atau telusur dari setiap kasus konfirmasi positif masih jauh di bawah target. Idealnya, telusur dilakukan setidaknya terhadap 15 kontak erat dari setiap kasus konfirmasi positif.
"Upaya tracing perlu ditingkatkan dan perlu dilaporkan," katanya.
Sebagai informasi, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat memang secara khusus memerintahkan adanya peningkatan testing. Untuk daerah dengan positivity rate kurang dari 5 persen, rasio tes ideal adalah 1 per 1.000 penduduk per pekan. Sementara itu untuk daerah dengan positivity rate 5-15 persen, rasio tes ideal adalah 5 per 1.000 penduduk per pekan.
Sedangkan daerah dengan positivity rate 15-25 persen, maka rasio tes ideal adalah 10 per 1.000 penduduk per pekan. Terakhir, bagi daerah dengan positivity rate di atas 25 persen, maka rasio tes ideal adalah 15 per 1.000 penduduk per pekan.
"Dalam sepuluh hari terakhir jumlah orang yang dites yang dilaporkan pulau Jawa Bali ini naik baik dengan pemeriksaan PCR maupun pemeriksaan rapid antigen. Telah bertambah sekitar 2300 orang per hari," kata Siti.
Penambahan testing tertinggi dilaporkan berasal dari DKI Jakarta. DKI Jakarta juga menjadi satu-satunya provinsi yang memenuhi target testing per wilayah per pekan.
"Diperlukan waktu dua minggu untuk Yogyakarta mencapai target. Satu bulan untuk Provinsi Bali. Dua bulan untuk Jawa Timur. Serta tiga bulan atau lebih untuk provinsi lainnya," kata Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
