Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mujiono menilai, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan sulit diterapkan saat ini. Pasalnya, kata politisi Demokrat ini, keuangan DKI saat ini tidak memadai untuk melaksanakan PPKM Mikro di Jakarta.
"Kalau pemerintah pusat tidak membantu, ya ekonomi DKI akan berantakan, PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita jeblok," kata Mujiyono melalui sambungan telepon, Rabu (30/6).
Realisasi PAD DKI, kata Mujiyono, saat ini masih rendah. Per bulan Mei lalu ia menyebutkan realisasi PAD tersebut kurang lebih 18 persen.
"Sekarang berbeda dengan dulu ketika Maret 2020 (awal pandemi), DKI uangnya ada, belum lagi ada dana cadangan daerah Rp 1,4 triliun, itu saya bilang cukup dan bisa dilakukan PPKM ekstra ketat atau lockdown atau apa pun namanya," ucap Mujiyono.
Karenanya, Mujiyono meminta sebelum menerapkan PPKM Darurat pemerintah provinsi perlu mempertimbangkan neraca keuangan daerah. Terlebih, kata dia, sulit melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengalokasikan dana yang dibutuhkan selama PPKM Darurat berlangsung.
"Artinya, kalau angka-angkanya digeser, bagaimana dengan cash flow DKI? Tetap yang jadi pertimbangan adalah realisasi PAD," tutur dia.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Pilar Hendrani pekan lalu mengakui, saat ini kondisi keuangan Pemprov DKI pun sedang tidak baik.
"Kalau (anggaran) dibilang ada, ya ada. Tetapi tidak bisa bohong juga kalau faktanya sekarang kondisi keuangan DKI dalam kondisi yang tidak baik," kata Pilar saat dikonfirmasi, Senin (21/6).
Pilar menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan sektor-sektor usaha yang menjadi objek pajak daerah tidak dimungkinkan untuk ditarik secara maksimal. Penyebabnya, para objek pajak itu terdampak pandemi Covid-19.
"Uang ada, ya ada. Tetapi cukup atau tidak cukupnya saya tidak bisa komentar karena besaran kebutuhanya saya tidak tahu," ujarnya.
Meski demikian, Pilar menuturkan, tren penerimaan pajak tahun ini cenderung lebih baik bila dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satunya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"BPHTB kontribusinya positif, walaupun enggak baik-baik amat. Kalau dibanding tahun lalu, kita sekarang lebih baik," ungkap dia.
Berdasarkan data Bapenda DKI per Senin (21/6), realisasi penerimaan BPHTB mencapai Rp 1,77 Triliun atau 26,97 persen dari target sebesar Rp 6,6 Triliun. Kemudian, terdapat dua jenis pajak dengan realisasi penerimaan bergerak positif, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai Rp 3,94 Triliun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 2,09 Trilun.
Adapun total realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta baru mencapai Rp 11,08 triliun atau 25,28 persen dari target perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, yakni sebesar Rp 43,84 triliun.
Namun, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, menyatakan anggaran DKI Jakarta siap menghadapi kebijakan pengetatan pembatasan sosial. DKI Jakarta, kata Riza, siap menghadapi skenario terburuk pandemi.
"Insya Allah, kita dengan segala keterbatasan, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Jakarta," kata Riza, di Balai Kota, Selasa (29/6).
Ketika ditanya lagi apakah dananya tersedia, Riza kembali menyebut "Insya Allah". Hingga saat ini, kata dia, Pemprov DKI masih bisa membiayai semua kebutuhan untuk menangani wabah Covid-19. Ketersediaan dana selama ini turut didukung Pemerintah Pusat dan dukungan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
