Kamis 10 Jun 2021 12:55 WIB

Berisiko Tinggi Covid, Pekerja Pelabuhan Mulai Divaksinasi

Pelabuhan Tanjung Priok punya peran vital dalam rantai pasok dan distribusi barang.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Ratna Puspita
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (Jokowi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mulai menggulirkan vaksinasi Covid-19 untuk pekerja pelabuhan, termasuk para sopir truk dan kernet, juga pelayan publik yang ada di lingkungan pelabuhan. Perdana, vaksinasi bagi pekerja pelabuhan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang juga dihadiri langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (10/6) pagi. 

Jokowi menyampaikan, Pelabuhan Tanjung Priok punya peran vital dalam rantai pasok dan distribusi barang di Indonesia. Selain itu, pelabuhan Tanjung Priok juga melayani penumpang, baik untuk perjalanan domestik atau internasional. Tingginya mobilitas yang ada, ujar Jokowi, membuat pekerja di pelabuhan pun berisiko tinggi tertular Covid-19. 

Baca Juga

"Karenanya, pagi hari ini kita vaksinasi kurang lebih 1.500 orang baik itu pekerja pelabuhan, pekerja bongkar dan muat, kemudian para sopir dan kernet, dan juga pelayan publik lain yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok," kata Presiden Jokowi. 

Jokowi berharap, vaksinasi Covid-19 terhadap para pekerja pelabuhan ini dapat meningkatkan kekebalan di lingkungan kerja mereka sehingga terhindari dari infeksi virus. Pengutamaan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja pelabuhan memang diinstruksikan langsung Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. 

Pemerintah belajar dari temuan kasus positif Covid-19 oleh para anak buah kapal (ABK) di Cilacap. Sebanyak 14 ABK terkonfirmasi membawa virus corona tipe B1617, alias mutasi dari India. 

Merespons kejadian ini, Jokowi memerintahkan Menteri Kesehatan untuk memprioritaskan vaksinasi Covid-19 di pelabuhan bagi seluruh pekerja dan petugas yang berurusan dengan kapal-kapal dari luar negeri. 

"Arahan Bapak Presiden bahwa untuk kapal dan pelabuhan diprioritaskan untuk dilakukan vaksinasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, Mei lalu. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement