Lalu, perwakilan dari Setara Institute, Ikhsan Yosarie, melihat kebijakan penyelesaian konflik di Papua semestinya tidak bersifat top-down, namun berasal dari konsensus bersama. Pemerintah, kata dia, harus mengambil pendekatan yang inklusif serta komprehensif yang dilakukan melalui cara-cara dialog yang damai dan bermartabat.

"Bukan menggunakan pendekatan keamanan yang militeristik. Penggunaan pendekatan yang eksesif dan koersif hanya akan memperpanjang daftar pelanggaran HAM di Papua dan semakin mempersulit upaya penyelesaian konflik," terang dia.

Melihat itu semua, Koalisi Masyarakat Sipil memandang pemerintah sebetulnya memiliki modal serta pengalaman historis untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan damai dan bermartabat melalui jalan dialog. Mereka berkaca pada penyelesaian Konflik Aceh dan Konflik Poso. Koalisi memandang pengalaman penyelesaian konflik-konflik tersebut semestinya dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk penyelesaian Konflik Papua.

"Karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera mencabut penetapan KKB sebagai teroris karena hanya akan memperpanjang siklus kekerasan, memperburuk situasi HAM dan kemanusiaan di Papua, serta menghambat upaya penyelesaian Konflik Papua secara damai," ujar perwakilan dari PBHI, Julius Ibrani.

Selain itu, kata dia, Presiden Joko Widodo juga perlu segera mewujudkan komitmennya secara nyata untuk menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan dialog. Menurut koalisi, kepemimpinan politik Presiden dibutuhkan untuk mendorong rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat Papua.

"Hal yang sangat penting bagi upaya penyelesaian Konflik Papua secara damai dan bermartabat," kata Julius.

Ikuti Whatsapp Channel Republika