Selain itu, BPBD Kabupaten Malang juga telah memasang alat peringatan dini di beberapa lokasi. Beberapa di antaranya di Desa Tambakrejo dan Pantai Balekambang pada tahun lalu. Namun alat di Balekambang ternyata tidak bisa bertahan lama karena tidak tahan cuaca sehingga menimbulkan korosi.
"Jadi daripada keluarkan ratusan juta, lebih baik kita meningkatkan kapasitas masyarakat salah satunya kampung tangguh bencana. Sering juga gladi lapangan terhadap ancaman di pesisir pantai," kata dia.
Hal yang pasti, Sadono menegaskan, penanggulangan bencana tidak hanya urusan pemerintah tapi bersama-sama. Setidaknya ada empat pilar yang memiliki tanggung jawab serupa dalam hal ini. Yakni, pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media sebagai penyebar informasi kebencanaan.
Sementara itu, Ahli Geologi Merdeka, Andang Bachtiar merekomendasikan pemerintah untuk turut melibatkan pecinta dalam dalam mitigasi bencana. Pemerintah misalnya dapat mengajak mereka survei bersama di sepanjang pesisir pantai selatan. Mereka bisa diminta untuk mencatat tempat-tempat yang pernah diterpa tsunami dan rambu-rambu yang rawan bencana.
Dengan melibatkan pecinta alam, biaya mitigasi yang dikeluarkan pemerintah lebih ringan. Sebab, dia yakin kalangan tersebut akan secara sukarela mau turun langsung untuk membantu. Apalagi informasi-informasi yang diperoleh para pecinta alam bisa dibagikan di media sosial yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
