Sikap tak mau meminta ia ulangi ketika ia diangkat menjadi hakim agung pada awal 2000. Kami mengunjungi rumah kontrakannya di sebuah gang sempit di Kwitang -- disediakan oleh beberapa mahasiswanya -- dan saya terkejut karena kami harus duduk di lantai beralaskan tikar. Ia minta maaf karena belum sempat membeli kursi. Ia pergi-pulang ke kantor Mahkamah Agung dengan menumpang bajaj.
Ketika saya rasa saatnya tepat, saya mulai "memprotes". Tidak pantas seorang hakim agung tinggal di gang sempit dan naik bajaj, saya bilang. "Saya dengar ada jatah rumah dan mobil dari kantor," katanya dengan datar.
"Tapi saya tidak mau menghadap pejabat yang mengurusnya untuk meminta-minta. Kalau memang jatah itu ada, berikan saja. Tanpa perlu saya minta."
Si pejabat rupanya sengaja menciptakan situasi yang mengharuskannya menghadap dan memohon; membuat Artidjo, sebagai "anak baru" yang wajib tahu diri dan harus tahu siapa yang berkuasa di instansi itu, berada dalam posisi "di bawah". Pejabat itu, saya masih ingat namanya karena Artidjo menyebutnya, tidak tahu dia sedang berhadapan dengan manusia jenis apa.
Belakangan jatah apartemen itu ia dapatkan, dan ditempatinya hingga ia pensiun 18 tahun kemudian. Selama masa yang panjang itu, dalam obrolan ia tak pernah sekali pun menyinggung soal keinginan memiliki rumah baru, baik di Jogja apalagi di Jakarta.
Ia mengisyaratkan apartemen fasilitas negara yang dinikmatinya sudah lebih dari cukup. Rumah kecilnya di kompleks sederhana di Sidoarum, Jogja, yang mulai dicicilnya 40 tahun lalu, dengan perabot yang tak berganti, pun tetap sama.
Artidjo juga kemudian pergi-pulang ke kantor dengan mobil. Tapi saya tak tahan untuk tak mengusiknya. Mobil kecil buatan Korea itu tampak ganjil dan kocak karena bersupir. Saya bilang, pakailah mobil yang lebih layak bagi seorang hakim agung; tidak perlu mewah. Sebuah mobil menengah yang cukup besar tentu lebih pantas. Ia bilang, jatah uang mobil dari kantor hanya cukup untuk membeli mobil mini bekas itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
