REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kabar Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui rencana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) adalah berita bohong atau hoaks. Ia memastikan, SBY tidak mungkin menyetujui KLB.
"Kini, mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka, itu tidak benar. Hoaks dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kami semua, para pemilik suara yang sah," ujar AHY dalam siaran pers Partai Demokrat yang diterima di Jakarta, Kamis.
AHY menduga, gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) telah membaca syarat melaksanakan KLB dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART). Yaitu, harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.
"Sebagai bentuk kewaspadaan kami, para pelaku GPK-PD telah membaca AD-ART yang telah kami sepakati bersama dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta didaftarkan dalam Lembaran Negara. Bahwa syarat untuk dilaksanakannya KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua MTP," kata AHY.
Dukungan SBY, lanjut AHY, ditujukan kepada dirinya dan pengurus DPP hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020. SBY mengirimkan dukungan tersebut melalui surat tanggal 5 Januari 2021 kepada seluruh Ketua DPD, DPC, dan kader Partai Demokrat seluruh Indonesia.
AHY juga menduga, ada perbuatan akal-akalan GPK-PD dengan membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo untuk menakut-nakuti kader Partai Demokrat agar bergabung dalam gerakan mereka. Selain itu, ia menduga, nama Presiden Jokowi dibawa-bawa untuk memecah-belah hubungan baik yang terjalin dengan SBY.
"Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti kader. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik. Tapi kelompok ini berusaha memecah-belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu," kata AHY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika