REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Co-Initiator and Co-Leader Koalisi Masyarakat untuk Covid-19 (situs LaporCovid), Irma Hidayana, memandang koordinasi lintas lembaga dan institusi di jajaran pemerintah lemah dalam menangani pandemi. Hal ini menyebabkan kesalahan data terkait Covid-19 masih saja terjadi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya menggunakan data kementerian yang dipimpinnya untuk program vaksinasi Covid-19. BGS lebih memilih menggunakan data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna program vaksinasi kepada masyarakat.

"Perbedaan statement itu menunjukkan buruknya koordinasi sekaligus data yang dimiliki pemerintah selama ini. Maka tak heran pengendalian pandemi selama ini ternyata tidak dilakukan berdasarkan data yang baik, tidak didasarkan pada public health evidence yang memadai," kata Irma pada Republika, Ahad (24/1).

Irma menilai kegagalan pemerintah dalam koordinasi penanganan Covid-19 berujung rakyat yang menjadi korban. Alhasil saat ini rakyat sulit beraktivitas bebas karena masih tingginya tingkat penularan Covid-19.

Irma mengkritik pedas pemerintah yang seolah tak serius mengatasi pandemi yang telah hampir setahun berlangsung. "Pantas sekarang kita menuai angka penularan tinggi. Ini benar-benar keterlaluan. Sudah hampir setahun kok masih perlu koordinasi teknis," keluh Irma.

Irma berpesan agar koordinasi lintas sektoral tak menjadi rintangan dalam penanganan pandemi. Sebab nyawa 270 juta rakyat lah yang dipertaruhkan. "Semua pejabat publik perlu koordinasi lebih baik," ujar Irma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika