REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) telah mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam tenggat waktu satu bulan. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan SPPG dalam menyajikan makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, saat ini terdapat 180 SPPG di wilayah ibu kota. Menurut dia, dari total seratusan SPPG itu, belum ada satupun yang mengantongi SLHS. Namun, seluruh SPPG di Jakarta sedang berproses untuk mendapatkan SLHS.

"Jadi kami support penuh terhadap prosesnya SLHS," kata Ani di Jakarta, Sabtu (4/10/2025). Ani menyatakan, jajarannya akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) ke setiap SPPG yang telah beroperasi di Jakarta.

Langkah itu merupakan bagian dari proses yang dilalui dalam penerbitan SLHS. Menurut dia, seluruh SPPG bersikap kooperatif untuk bisa mendapatkan SLHS. Pengelola SPPG juga menyatakan siap untuk melakukan perbaikan apabila terdapat hal yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SLHS.

"Kami sudah berkomitmen lakukan inspeksi, lalu mereka akan, kalau ada yang tidak sesuai, akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Supaya kami dapat memberikan sertifikat laik sehatnya secara cepat," ujar Ani.

Dia mengatakan, proses IKL itu sudah mulai dilakukan saat ini. Diharapkan, seluruh SPPG di Jakarta dapat mengantongi SLHS dalam dua pekan ke depan. "Kalau semuanya lancar, proses ini ditargetkan selesai dua minggu ya, dua minggu ke depan," kata Ani.

Menurut Ani, SLHS itu hanya merupakan syarat minimum untuk dapur MBG bisa beroperasi. Setelah itu, Dinkes DKI bakal terus melakukan pengawasan ke lapangan. "Kami juga akan support dan siap penuh apabila ada kejadian yang tidak diinginkan," ucap Ani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika