Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengapresiasi Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menggagas Polri yang Prediktif. Menurutnya, strategi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan itu tergantung pada pengumpulan data dan analisis.
"Akan menjadi strategi yang bukan saja dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas tetapi juga dalam rangka mencegah kejahatan melalui analisa data terhadap kejahatan yang pernah terjadi," ujar Arsul saat memberikan catatan kepada Listyo dalam fit and proper test.
Polri yang prediktif juga bermanfaat dalam mencegah potensi-potensi masalah yang akan mengganggu keamanan nasional. Namun, berpotensi dapat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), mengingat banyaknya data masyarakat yang akan dikumpulkan Polri.
"Predictive policing membutuhkan perubahan kultur polisi, dari polisi yang terbiasa menjadi penindak menjadi polsiis yang terbiasa menjadi pelayan," ujar Arsul.
Dengan perubahan kultur di kepolisian yang menitikberatkan pada pelayanan, masyarakat akan merasa bahwa penegakan hukum tak hanya tajam ke bawah. Dan, tujuan tersebut membutuhkan komitmen dari pimpinan Polri untuk mewujudkan konsep Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
"Ini yang menjadi harapan kami, kami ingin pendalaman lebih konkretna bagaimana dalam konteks perubahan kultur di kepolisian," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh berharap agar Polri di bawah kepemimpinan Listyo menjadi lebih baik. Serta tak menjadi alat politik yang menyebabkan penegakkan hukum tak adil.
"Polisi betul-betul netral sebagai penegak hukum milik masyarakat, bukan sebagai alat pejabat atau seseorang, apalagi sebagai alat kekuasaan," ujar Pangeran di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).
Polri juga harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Agar tak ada anggapan bahwa penegakkan hukum hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas.
"Ke depan tidak boleh lagi ada hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, dan saya berharap tidak ada lagi kriminalisasi oleh para penyidik, oknum penyidik," ujar Pangeran.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman juga menyorot banyaknya anggota kepolisian yang terkesan 'tajam ke bawah'. Ia ingin Listyo sebagai Kapolri, diharapkan tak hanya tegas kepada pihak-pihak yang berada di luar pemerintahan.
"Jangan tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang didalam kok tumpul," ujar Benny.
Indonesia, kata Benny, terdiri dari berbagai kelompok dan ragam masyarakat. Sehingga penegakan hukum terdapat kelompok tertentu diharapkannya tak terjadi ketika Listyo menjabat sebagai Kapolri.
Seusai fit and proper test terhadap Listyo rampung dilaksanakan, Komisi III DPR secara mufakat menyetujui calon kapolri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri.
"Akhirnya secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kaporli atas nama Jenderal Polisi Idham Azis M.Si dan menyetujui pengangkatan komjen polisi Drs Listyo Sigit Prabowo M.Si sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan," kata Ketua Komisi III DPR Herman Herry, Rabu (20/1)
In Picture: Listyo Sigit Prabowo Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
