Drama di balik penunjukkan Wakil Menteri
Selain melantik enam menteri pada Rabu, Presiden Joko Widodo juga melantik lima jabatan Wakil Menteri.
Sempat muncul drama dalam pelantikan wakil menteri tersebut, sebab satu dari lima nama yang beredar sempat muncul nama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang akan menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Nama tersebut muncul sejak Selasa malam, namun di detik terakhir menjelang pelantikan pada Rabu pukul 09.30 WIB nama Abdul Mu'ti hilang dari undangan pelantikan.
Abdul Mu'ti melalui akun Twitter mengungkapkan sikapnya yang akhirnya tidak jadi bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai wakil menteri pendidikan dan kebudayaan nasional.
Meski mengakui sempat bersedia untuk bergabung saat dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Abdul Mu'ti menyatakan berubah pikiran setelah mengukur kemampuan diri.
Mu'ti merasa tidak mampu mengemban tugas yang berat tersebut serta menyatakan bukan sosok tepat untuk menjadi wakil menteri.
Bagi Ali Munhanif, sikap Abdul Mu'ti tersebut cukup disayangkan karena dari sisi kapasitas Mu'ti sangat pantas duduk sebagai wakil menteri mendampingi Nadiem Makarim. "Saya kira dari sini ada niat presiden untuk meningkatkan representasi Muhammadiyah," kata Munhanif.
Munhanif mengatakan tidak cukup alasan untuk menilai penolakan ini karena posisi yang diberikan kepada Mu'ti, sebagai perwakilan Muhammadiyah, adalah wakil menteri, sementara NU diberikan posisi menteri, yakni Menteri Agama.
"Jujur saya katakan, jarak antara Muhammadiyah dengan pemerintah semakin lebar, namun tidak berarti Muhammadiyah bisa disebut beroposisi dengan pemerintah. Sikap Muhammadiyah perlu dibaca sebagai ormas yang sejak dahulu konstruktif, independen, bahkan ketika Orde Baru," tutur Munhanif.
Sebagai ormas besar, kata Munhanif, Muhammadiyah selalu menjaga tradisinya untuk berfikir kritis sekaligus kontruktif. "Saya kira ini cermin sepenuhnya ormas yang sepenuhnya mencerminkan masyarakat sipil, jauh dari upaya untuk menciptakan destabilitas," kata Munhanif.
Istana pun akhirnya tetap menggelar pelantikan wakil menteri, meski harus berkurang satu orang sehingga hanya lima wakil menteri.
Mereka yang dilantik yakni, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan.
Guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.
Dokter spesialis penyakit dalam Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan
Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian
Mantan bankir Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri BUMN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
