Sebab itu, lanjutnya, perlu adanya penegakan hukum yang tegas jika ada penyelewengan dana Otsus. Dia pun meminta KPK untuk tidak perlu takut mengusut adanya dugaan korupsi di bumi cenderawasih ini. "KPK harus berani. Nggak perlu jadi sarjana untuk tahu korupsi di Papua," jelasnya.   

Lanjut atau tidaknya dana otsus untuk Papua memang masih menuai pro kontra di masyarakat. Namun demikian, harus diakui otsus yang sudah berlangsung selama 20 tahun ini memiliki dampak positif bagi Papua dan masih dibutuhkan keberlangsungannya.  

Hamid pun mengimbau kepada sejumlah pihak yang menolak dana Otsus untuk tidak emosional. Sebab, ada beberapa kabupaten baru di Papua yang belum memiliki pendapatan sendiri. Sehingga kalau dana Otsus berhenti, maka pemerintahannya pun akan ikut berhenti  

"Otsus ini merupakan win-win solution dan ini adalah kesepakatan bersama. Mau tidak mau, suka tidak suka, jika ada kelemahan mari kita benahi. Hal lain yang harus dibicarakan adalah pengelolaan otonomi kedepannya," ucapnya.  

Hal senada juga disampaikan pengamat politik Boni Hargens. Menurutnya, Otsus merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua.  

"Otusus ini bukan masalah, tapi merupakan sebuah penyelesaian masalah. Yang harus dipersoalkan adalah yang selalu memprovokasi papua merdeka dan selalu memainkan isu HAM," ujarnya.  

Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma meminta pemerintah untuk melibatkan tokoh adat dan agama dalam menyelesaikan persoalan di Papua. "Orang papua lebih percaya kepada toko adat, setelah itu agama dan terakhir baru percaya dengan pemerintah," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika