REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, perlu semangat, paradigma, dan cara kerja baru dalam membangun kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Ma'ruf mengatakan, untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat diperlukan cara-cara yang tidak biasa.
“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” kata Ma'ruf saat memimpin Rapat pertama Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Rabu,(16/12).
Ma'ruf mengatakan, semangat dan sistem kerja baru ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Sebab, pemerintah menyadari masih adanya persoalan dan isu krusial di Tanah Papua yang harus diselesaikan, salah satunya tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi.
Karena itu, Papua menjadi perhatian yang besar Pemerintah dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Keputusan Presiden 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Karena itu, kita perlu meletakkan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua, sesuai arahan Presiden pada Ratas Papua tanggal 11 Maret 2020 lalu,” kata dia.
Berkenaan dengan pelaksanaan Inpres Tahun 2020, wapres menekankan salah satunya mendorong diterapkannya pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan. “Sasaran prioritasnya adalah tujuh Wilayah Adat,” katanya.
Ma'ruf juga tujuan penetapan Inpres tersebut tidak lain untuk mewujudkan masyarakat provinsi Papua dan Papua Barat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat. “Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan penetapan ini adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” kata dia.
Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, perwakilan Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta perwakilan Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sementara Wapres didapimpingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
