Siapa pun kepala Polri baru, harapan mengubah wajah kepolisian muncul jauh sebelum ia terpilih. Pada 5 Desember 2020, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Aswandi Jailani berharap sosok kapolri baru lebih sensitif terhadap radikalisme, khususnya yang berada di lingkungan sekolah dan kampus.
“Radikalisme di kalangan pelajar menurut penelitian sudah mencapai lebih dari 20 persen. Ini perlu tindakan serius dari Polri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (5/12).
Persoalan radikalisme dan terorisme ini juga sesuai yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi menyusul peristiwa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kala itu, Jokowi mengatakan tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia dan meminta jaringan terorisme diusut tuntas hingga akarnya.
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) berharap sosok kapolri baru lebih sensitif terhadap radikalisme, khususnya yang berada di lingkungan sekolah dan kampus.
Sementara anggota DPR RI punya harapan berbeda. Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, kapolri harus jujur seperti Hoegeng Imam Santoso. Hal ini agar masyarakat percaya serta bersimpati, dan pada akhirnya mendukung kebijakan kapolri.
Kedua, kapolri harus pintar. Sebab, kepala Polri akan mengurus Indonesia yang sangat luas dengan problem yang kompleks dan berjumlah anggota yang banyak.
Ketiga, kapolri harus berani bersikap tegas menegakkan hukum di tengah hiruk pikuk demokrasi pada saat ini. Keempat, kapolri harus kuat membangun jaringan dengan menjaga kerukunan masyarakat dan bisa menjalin komunikasi baik dengan institusi TNI.
Kelima, kapolri harus memiliki loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dan pemerintah, yang bermuara pada terjaganya keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. "Keenam, harus mampu mengorganisir jajaran dibawahnya dengan baik, terutama Kapolda dan Kapolres agar dapat mendengar aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang menuntut keadilan secara sungguh-sungguh," kata dia lewat keterangannya pada 25 November 2011.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto punya harapannya, yakni kapolri tidak hanya harus memahami tugas dan tanggung jawab kepolisian memelihara keamanan, ketertiban, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ia mengatakan kapolri harus mampu memposisikan polisi sebagai pihak yang netral dalam kompetisi politik.
"Kapolri harus menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," ujarnya melalui keterangan yang diterima Republika.co.id pada akhir November silam.
Untuk itu, ia menyebutkan sejumlah kriteria kapolri yang baru, yakni memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik. Didik melanjutkan, calon kapolri harus mempunyai komitmen mereformasi Polri, dan memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antarlembaga.
"Kapolri yang baru mesti merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
