REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu menyatakan kenaikan jumlah penumpang kereta api juga harus disertai dengan peningkatan keamanan dari para pengguna moda transportasi tersebut. "Jumlah pengguna jasa yang terus meningkat ini harus diimbangi dengan tingkat kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang juga membaik," kata Ahmad Syaikhu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/9).
Mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu memaparkan, tercatat pada tahun 2018 jumlah penumpang kereta api tercatat sebanyak 425 juta penumpang. Sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya mencapai angka 432 juta penumpang.
Ia juga menyoroti masih adanya kasus kecelakaan pada lintasan sebidang kerap terjadi khususnya di daerah-daerah padat seperti Karawang-Bekasi. Seperti pada 26 Juni 2019, lanjutnya, di mana kereta api Argo Parahyangan menabrak kendaraan bus Argo Mas, di perlintasan KM 67 Klari, Kabupaten Karawang.
Syaikhu meminta agar Kemenhub segera melakukan tindakan untuk mengurangi angka kecelakaan, karena berdasarkan data, selama tahun 2019 telah terjadi 260 kali kecelakaan yang mengakibatkan 76 nyawa melayang pada perlintasan kereta api (KA) sebidang.
"Mohon dipertimbangkan untuk mengurangi angka kecelakaan. Khususnya daerah padat yang akan dibuat double-double track, di mana waktu antara satu kereta dengan kereta lainnya semakin pendek, dengan membuat jembatan layang, jalan bawah tanah atau palang pintu pada permintaan sebidang," ujar Syaikhu.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi pagu anggaran 2021 sebesar Rp 11,1 triliun untuk mendanai sejumlah program prioritas. “Pada 2021, sektor perkeretaapian difokuskan untuk infrastruktur ekonomi, yakni proyek Kereta Api Makassar Pare-Pare, Kereta Api Kecepatan Tinggi Pulau Jawa dan infrastruktur perkotaan sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah metropolitan,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (10/9).
Zulfikri merinci pertama, pembangunan jalur kereta api, di antaranya Makassar-Parepare3,64 kilometer, Bogor-Sukabumi 26,6 kilometer, Jalur KA Bandara Internasional Yogyakarta enam kilometer. Kemudian, Pembangunan Jalur kereta api perkotaan yang dibagi menjadi dua, yaitu mendukung prioritas nasional: Perkeretaapian Jabodetabek, Perkeretaapian Mebidangro, Perkeretaapian Bandung Raya dan Perkeretaapian Gerbangkertasusila.
Kedua mendukung prioritas bidang Solo Balapan-Solo Jebres, peningkatan fasilitas operasi (lintas Cikarang-Cikanpek, Jatinegara-Bogor dan Manggarai- Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Yogyakarta-Stasiun Bandung dan Ciroyom. Kemudian, kegiatan mendukung Ibu Kota Negara (IKN), yakni studi kelayakan penyelenggaraan erkeretaapian segmen Balikpapan-Samarinda.
Perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dan milik negara (IMO) pada 4 Divre si wilayah Sumatera dan pada sembilan Daerah Operasi di wilayah Jawa. Selanjutnya, peningkatan Jalur KA, yakni Araskabu-Tebing Tinggi-Siantar 35 kilometer, Padang-Pariaman 17,5 kilometer, Bandung-Banjar 52 kilometer, Banjar-Kroya 28,7 kilometer, Serang-Merak 37,2 kilometer dan Lahat-Lubuklinggau 44,7 kilometer.