REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Muradi, melihat gesekan antara anggota TNI-Polri seperti yang terjadi di Ciracas, Jakarta Timur, bukan persoalan baru. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan agar hak tersebut tak kembali terulang.

"Kalau saya sih menangkapnya ini kan bukan masalah baru ya. Perasaan tidak nyaman, ada perasaan tidak sama, dan sebagainya," jelas Muradi melalui sambungan telepon, Senin (31/8).

Dia menyebutkan, ada dua hal yang dapat memicu kejadian di Ciracas pada Sabtu (29/8) dini hari itu. Pertama, berkaitan dengan adanya praktik yang tidak cukup pas di lapangan, seperti adanya upaya dukung-mendukung terhadap satu dengan yang lainnya. Kedua, menyangkut jiwa korsa.

"Ada akses politik, akses ekonomi, akses jaringan yang kemudian terganggu dan pada akhirnya kemudian terjadi penyerangan tersebut," kata dia.

Muradi menyebutkan tiga opsi yang dapat dilakukan agar kasus seperti itu tak kembali terulang di kemudian hari. Opsi pertama, harus ada penegasan luar biasa tentang dilarangnya anggota melakukan aktivitas informal yang melawan hukum.

"Opsi kedua, berupaya untuk menahan diri. Jadi masing-masing ngobrol menahan diri supaya kemudian tidak terjadi benturan dan sebagainya. Dengan cara apa? Harus ada pembagian wilayah, soal akses ekonomi," jelas dia.

Kemudian, opsi ketiga ialah harus ada pola yang bersifat mendidik dan menghukum. Menurut dia, dalam kejadian Ciracas itu berupa para pelakunya akan dihukum dan dipecat sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jendral TNI Andika Perkasa.

"Pimpinanya sudah kasih contoh yang baik tuh. Kapolri dan Panglima ke mana-mana bareng ya dari zaman Pak Tito sampai sekarang. Itu harusnya diikuti oleh teman-teman di bawahnya," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika