REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan penguatan terhadap masyarakat yang memiliki konsentrasi terhadap demokrasi Indonesia sebenarnya perlu dijaga. "Begitu melihat demokrasi di Indonesia makin kuat, makin stabil penyelenggaraan pemilu nya makin baik, maka banyak lembaga donor kemudian support-nya terhadap masyarakat sipil menjadi berkurang, dalam pandangan kami sebenarnya itu kurang tepat, karena proses penguatan itu perlu dijaga konsistensi nya," kata Arief Budiman di Jakarta, Kamis (20/8).

Organisasi masyarakat sipil memiliki peranan penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, sehingga sisi tersebut merupakan hal penting juga dalam demokrasi. Arief mengingatkan kondisi demokrasi belum tentu sepenuhnya terus membaik, mungkin saja ada kemungkinan demokrasi mengalami penurunan, dan masyarakat sipil tentunya memiliki peranan penting dalam mengawalnya agar demokrasi terus berjalan baik.

"Jangan-jangan kalau kemudian tidak dijaga program-program untuk menjaga dan mengawal pertumbuhan demokrasi ini, bisa saja nanti suatu saat itu akan berbalik," ujarnya.

Kontribusi masyarakat sipil dalam reformasi elektoral di Indonesia begitu banyak, seperti soal regulasi, pemilihan umum, tentang ambang batas pemilu, politik uang transaksional, hoaks, mahar politik, politik dinasti dan banyak persoalan demokrasi lainnya. Organisasi masyarakat sipil juga menjadi mitra strategis bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU. 

Contohnya, menurut Arief dalam sosialisasi, pendidikan pemilih, pemantauan pemilu, riset dan penelitian, uji materi undang-undang, kerja sama antar- lembaga dan publikasi buku maupun jurnal. "Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat termasuk menjaring aspirasi dari masyarakat sipil. Maka selama masyarakat sipil masih kuat dalam mengawal demokrasi diyakini pengaruhnya akan semakin optimal," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika