REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan lansung tunai (BLT) desa mengalami penurunan hingga 44 persen. Menurut perhitungan awal, jumlah penerima BLT desa sebanyak 12.347.000 keluarga. Namun sampai hari ini, realisasi penyaluran BLT desa 'hanya' menyentuh 6.881.778 keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia atau sekitar 55 persen dari proyeksi awal.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan, penyusutan jumlah penerima BLT desa memang sangat mungkin terjadi. Alasannya, fungsi BLT desa sendiri sebagai 'tambalan' bagi masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial pemerintah jenis lainnya, seperti PKH, bantuan pangan nontunai, bantuan sembako, atau BLT khusus. Bila seluruh bantuan tersebut sudah mencukupi kebutuhan, maka BLT desa tak perlu lagi disalurkan.

"Ketika bansos tunai dapat, PKH ngga dapat, BPNT ngga dapat, baru diisi BLT dana desa. Karena mengisi rongga kosong, terjadi penurunan target. Bahasanya, saking perhatiannya presiden sama rakyatnya, sampai kehabisan sasaran," jelas Abdul dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Rabu (17/6).

Kendati begitu, pemerintah tetap akan mengoptimalkan penyaluran BLT desa. Sampai akhir penyaluran pada September 2020 nanti, pemerintah memprediksi total penerima BLT desa bisa menyentuh 7.846.000 keluarga. Angka ini masih lebih rendah dari target awal atau sekitar 64 persennya saja.

Pemerintah juga menyampaikan realisasi padat karya tunai desa per 16 Juni 2020 sebesar Rp 1,3 triliun. Angka ini, menurut Abdul, terbilang lebih rendah dari realisasi periode sebelumnya karena pemerintah memang fokus pada penyaluran BLT.

"Tapi pasca ini, pasti nanti padat karya tunai desa akan kembali naik," katanya.

Sementara itu, program desa tanggap Covid-19 berhasil menjaring 1.000.851 relawan sampai 16 Juni 2020. Total dana desa yang terpakai sebesar Rp 3 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika