Kamis 04 Jun 2020 04:22 WIB

Airlangga: Masyarakat Beradaptasi dengan Normal Baru

Sektor industri, pertanian dan tambang bisa beroperasi kembali.

Rep: Agus R/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menggelar halal bihalal dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa secara virtual, Rabu (3/6).
Foto: istimewa
Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menggelar halal bihalal dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa secara virtual, Rabu (3/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan pemerintah tidak mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, kebijakan itu akan terus berlaku jika status pandemi Covid-19 tidak dicabut oleh WHO.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, Indonesia akan melakukan adaptasi yang disebut dengan normal baru (new normal). Langkah ini merupakan langkah strategis rekomendasi WHO, dan sudah diberlakukan di beberapa negara. "Tujuannya adalah untuk meneruskan keberlanjutan pembangunan, terutama di bidang sosial ekonomi, yang berjalan dengan protokol yang sudah disiapkan,” kata Airlangga kepada Republika.co.id, Rabu (3/6) malam.

Airlangga menambahkan, di beberapa kawasan industri, misalnya di Jababeka dan Cikarang, tergolong aman dari pandemi. Kegiatan industri dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara sektor lain juga bisa beroperasi, seperti sektor perkebunan dan pertambangan.

"Sektor-sektor industri tersebut perlu dipertimbangkan untuk beroperasi kembali, tentunya harus dilakukan dengan protokol kesehatan,” kata Airlangga.

Mantan menteri Perindustrian ini juga menyatakan bahwa kebijakan new normal untuk me-restart kegiatan sosial ekonomi di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja. Apalagi juga disusul dengan demand shock, yang berakibat pada supply shock.

Menurut Airlangga, Indonesia tidak ingin seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Di AS banyak paket bantuan dan kebijakan diberikan oleh negara kepada sektor bisnis dan masyarakat, tetapi kebijakan itu justru sulit diterima oleh sektor ekonominya. Ia mengatakan, sektor bisnis di AS lebih memilih untuk melakukan PHK, dibandingkan mengambil paket bantuan yang disiapkan oleh pemerintah.

Dalam kesempatan berbincang dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa melalui virtual ini, Airlangga juga menyampaikan Partai Golkar lebih mengutamakan kader untuk dicalonkan dalam Pilkada 2020. Golkar sendiri menargetkan 60 persen kemenangan di pilkada yang rencananya akan digelar pada 9 Desember mendatang.

"Dalam Pilkada 2020 nanti Golkar akan beradaptasi dalam bidang politik dengan strategi micro campaign. Tentu sangat penting bagi Partai Golkar untuk bekerja sama dengan media,” ujar Airlangga saat menggelar halal bihalal 1441H dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement