REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi perekonomian ibu kota telah memasuki masa krisis sehingga diperlukan pelonggaran.
"Kami berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi di bikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain-lainnya diterapkan, dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Maulani, Rabu (3/6)
Dia menilai, perpanjangan PSBB tidak menjamin bisa menihilkan Covid-19 di ibu kota. Namun pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 lebih meluas.
"Saat ini, tetap terjadi paparan (Covid-19), berarti bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB sudah cukup panjang, sudah hampir tiga bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," ujarnya.
Anggota komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres. Meski tidak terkena Covid-19, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya.
"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
