REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Penyelamat Partai Berkarya mendesak agar DPP Partai Berkarya mempercepat musyawarah nasional (munas). Anggota Presidium Penyelamat Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang menyebut alasan mereka mendesak munas dipercepat, yaitu untuk mengevaluasi total pascapemilu 2019 untuk persiapan pemilu 2024.
"Tata kelola partai menurut UU Politik dan AD/ART Partai Berkarya tidak berjalan, terjadi pembiaran, otokrasi dan feodalisme. Tak ada demokrasi," kata Badarudin kepada Republika.co.id, Kamis (12/3).
Ketua DPP itu mengungkapkan Partai Berkarya belum pernah menggelar munas sejak diakuinya Partai Berkarya tahun 2016. Bahkan sudah dua tahun terakhir DPP tak pernah menggelar rapat pleno, dan melakukan evaluasi.
"Jadi dinamika ini menjadi munas I untuk menata partai lima tahun ke depan. Munas dipercepat atau Munas Luar Biasa atas desakan minimal 2/3 pengurus provinsi dan kabupaten/kota," tuturnya.
Ia menilai wajar dinamika itu terjadi. Ia mengungkapkan sekretariat di daerah vakum, dan kader seperti kehilangan kompas. Mereka mendesak agar DPP Partai Berkarya bisa menggelar munas April 2020 mendatang.
"Kami sudah ketinggalan start partai lain menuju 2024," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika