REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Dalam rapat tersebut, mayoritas anggota Komisi II mengkritisi pernyataannya terkait agama merupakan musuh Pancasila.
Anggota Komisi II Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menyayangkan pernyataan tersebut. Pasalnya ia menilai Yudian sebagai seseorang yang berilmu dan beragama.
"Menurut hemat saya sangat menyinggung umat dan agama apapun. Karena terkesan dari komentar yang diungkapkan itu melecehkan agama," ujar Guspardi di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Guspardi mengatakan, agama bukanlah musuh dari Pancasila. Sebab dalam penyusunannya melibatkan dan mempertimbangkan agama di dalamnya.
"Ini kurang elok untuk diungkapkan walaupun yang dikatakan di medsos itu adalah masalah orang, kalau agama itu bukan orang," ujar Guspardi.
Maka dari itu, ia meminta Yudian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BPIP. Guspardi yakin dengan kapasitas dan komitmen Yudian, dalam menanamkam nilai-nilai Pancasila di masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi II Fraksi PDIP Johan Budi meminta Yudian untuk fokus dalam kerjanya sebagai Kepala BPIP. Sebab segala pernyataannya dapat disinggung kepada isu tertentu.
"Pak Yudian fokus saja kepada tugas Kepala BPIP dan tidak lagi bicara dengan media. Karena kalau bicara dengan media, lebih banyak mudharatnya Pak," ujar Johan.
Menurutnya, pernyataan yang keluar oleh pemangku kepentingan dapat ditanggapi dengan berbagai persepsi oleh masyarakat. Sehingga pernyataan Yudian menimbulkan polemik.
"Bapak lebih fokus kepada tugas sebagai kepala BPIP saja, yang memberi laporan kepada presiden karena mandatnya adalah itu," ujar Johan.
Ia sendiri yakin makna dari pernyataan Yudian sangatlah dalam, bukan sekedar agama adalah musuh Pancasila. Politikus PDIP itu pun berharap Rektor UIN Sunan Kalijaga itu dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap BPIP.
"Jadi yang ada adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian juga melaksanakan standarisasi pendidikan dan lain sebagainya," ujar Johan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
