REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengklaim pembentukan panitia kerja (panja) Jiwasraya tidak bertujuan untuk mempolitisasi kasus tersebut. Ia menyebut, panja merupakan bagian dari upaya DPR RI turut mencari jalan keluar dari kasus tersebut.
"Pembentukan Panja kasus Jiwasraya tidak bertujuan untuk mempolitisasi kasus ini. Justru pembentukan Panja untuk mengeliminasi upaya-upaya politisasi terhadap kasus Jiwasraya," kata Puan Maharani di Jakarta, Rabu (29/1).
Politikus PDIP itu mengatakan, pembentukan Panja bertujuan untuk mengawasi penyelesaian kasus Jiwasraya. Di samping itu, Panja juga berupaya mencari solusi baik terhadap kepentingan nasabah mau pun masa depan lembaga asuransi tersebut.
Sejauh ini, DPR sudah membentuk 3 Panja masing-masing di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI. "Jadi sekarang bolanya ada di Panja di ketiga komisi tadi. Mereka akan bekerja maksimal, jadi tidak perlu Pansus," kata Puan.
Menurut Puan, masing-masing Panja itu bekerja sesuai bidang kerjanya dengan berfokus pada pengembalian dana nasabah. Panja komisi III akan memastikan penegakan hukum yang profesional dan adil serta pengembalian aset-aset jiwasraya untuk mengembalikan uang nasabah.
Sementara, Komisi VI akan fokus pada penyehatan korporasi serta mendorong holdingisasi untuk menyelamatkan Jiwasraya. Komisi XI akan mengevaluasi kerja pengawasan OJK, penyehatan industri asuransi dan mendorong adanya jaminan terhadap polis asuransi seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada perbankan.
Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya juga mengunggah sebuah tulisan tentang Krisis Jiwasraya. Dalam tulisan yang ia unggah di status Facebook-nya pada Senin (27/1). Ia menyinggung wacana pembentukan Pansus Jiwasraya yang sempat menyeruak di kalangan parlemen.
SBY menilai, tujuan Pansus terlihat positif, agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk Pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi.
"Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih Panja. Bukan Pansus," tulis SBY dalam unggahannya tersebut.
Kemudian, SBY mengatakan, dirinya menggali lebih lanjut alasan-alasan pihak-pihak yang ingin membuat Pansus. SBY kemudian justru terkejut saat mendalami hal tersebut.
"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya “geleng kepala”. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," kata SBY.
Sejumlah nama menteri dan mantan menteri, disebut SBY seperti ditarget dalam wacana pembentukan Pansus ini. "Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," ujar SBY.
SBY mengakui berita tersebut belum tentu benar dan akurat. Namun, SBY telah menentukan sikap bahwa tujuan “target-targetan” itu tak baik. Lalu, SBY pun mengimbau pada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI agar tidak memiliki pemikiran untuk menarget seseorang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika