REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresponz banyak bermunculan kerajaan-kerajaan baru di Indonesia beberapa waktu terakhir. Ma'ruf menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan kerajaan-kerajaan baru tersebut mengganggu keutuhan nasional.

Sebab, Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, hanya mengakui eksistensi wilayah kesultanan Yogyakarta.

"Kita tidak akan membiarkan kerajaan-kerajaan itu, karena kita sudah punya NKRI, dan yang masih diakui eksistensinya kan Jogja, sehingga sultannya itu menjadi gubernur di Yogyakarta," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (22/1).

Karena itu, Ma'ruf mengatakan, kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia diakui sebatas komunitas budaya, bukan wilayah kekuasaannya. Namun, kerajaan-kerajaan yang ada tersebut biasanya terdaftar dalam perkumpulan raja-raja dan sultan nusantara.

"Kalau yang baru kan tidak masuk, jadi tidak ada, itu pun tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki pengakuan dalam arti eksistensi kerajaan tapi lebih kepada peninggalan budaya," ujarnya.

Karena itu, untuk kerajaan-kerajaan yang baru bermunculan, Pemerintah akan mempersilakan sepanjang bersifat budaya. Selain itu, kerajaan tersebut tidak menyimpang serta maupun melanggar pidana.

"Kalau muncul-muncul yang sifatnya komunitas budaya, sepanjang tidak melanggar dan tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain tidak ada tindak pidananya, tapi kalau dilihat ada penyimpangan tentu harus dibubarkan, harus dilarang ya," katanya.

Sejumlah kerajaan baru bermunculan di Indonesia seperti Kerajaan Djipang di Blora, Keraton Agung Sejagat di Purworejo, dan Kerajaan Sunda Empire di Jawa Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika