Jumat 03 Jan 2020 20:59 WIB

Prabowo Temui Luhut Bahas Soal Klaim Cina Atas Laut Natuna

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Luhut untuk membahas soal Natuna.

Menhan Prabowo Subianto (kiri)
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Menhan Prabowo Subianto (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, untuk melakukan koordinasi rutin hingga membahas soal klaim Cina atas perairan Natuna. Prabowo mengatakan pemerintah akan mencari solusi terbaik atas masalah tersebut.

"Saya berkala koordinasi sama Menko-Menko, Menko Ekonomi, Menko Polhukam, ke Pak Luhut juga. Kerja sama harus baik," kata Prabowo yang ditemui usai pertemuan yang digelar hampir dua jam itu.

Baca Juga

Prabowo mengaku membahas sejumlah hal dengan Luhut, termasuk soal klaim China atas perairan Natuna. Namun, ia menegaskan pemerintah akan mencari solusi terbaik atas masalah tersebut. "Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun Cina negara sahabat," katanya.

Prabowo menambahkan masalah tersebut juga diharapkan tidak mengganggu hubungan ekonomi di antara kedua negara. "Kita cool saja, kita santai kok," ucapnya.

Terpisah, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta masalah klaim China atas perairan Natuna tidak perlu dibesar-besarkan. Pasalnya, Indonesia tidak pernah mengakui klaim China atas wilayah Tanah Air itu karena tidak sesuai dengan keputusan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang menetapkan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Kita enggak pernah tahu ada klaim itu. Kita enggak pernah mengakui itu. Sebenarnya sederhana kok, jadi enggak usah terlalu diributin," imbuhnya.

Luhut menambahkan masalah itu juga tidak akan banyak mengganggu hubungan investasi kedua negara. Masalah itu justru harus jadi refleksi untuk membenahi diri, yakni meningkatkan penjagaan di perbatasan. Hal itu lantaran Indonesia dinilai kekurangan kemampuan untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Ya makanya saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga musti lihat kita ini harus membenahi diri kita," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement