REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara mengenai rencana substitusi pegawai negeri sipil (PNS) eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia butuh sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tak bertele-tele.

Jokowi pun menyampaikan bahwa rencana penggantian pejabat eselon III-IV dengan kecerdasan buatan sedang digodok. Menurutnya, dengan 'big data' yang berbasis di Indonesia, maka penggantian PNS dengan kecerdasan buatan bukan perkara yang tak mungkin.

"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita utk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional. Tapi ini tidak akan mengurangi income dan pendapatan dari yang terkena pemangkasan. Jangan ada yang khawatir," katanya, Senin (16/12).

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, menjelaskan maksud Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keinginannya mengganti posisi eselon III dan IV dengan artificial intellegence (AI) atau kecerdasan buatan. Fadjroel menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memang senang menyampaikan ide baru yang out of the box, termasuk soal penggunaan kecerdasan buatan atau robot tersebut.

Berkaca pada Korea Selatan yang mampu melibatkan teknologi dalam transformasi ekonomi dan birokrasinya, menurut Fadjroel, Jokowi ingin mengadopsi itu di Indonesia. Maksudnya, kecerdasan buatan dilibatkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pengambilan keputusan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika