REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan melakukan introspeksi terkait tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), setelah dikritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). BPJS Kesehatan akan fokus pada tiga hal untuk pembenahan tata kelola JKN-KIS.
"Masukan presiden jadi bahan kami untuk introspeksi, kami memang belum sempurna. Karena itu kami fokus di tiga hal atau fungsi," ujar Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin saat hadir di diskusi Universitas Indonesia bertema "Arah Kebijakan Kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan" di Jakarta, Rabu (11/12).
Pertama, dia melanjutkan, fokus di perekrutan peserta termasuk cleansing data supaya valid. Kedua, dia melanjutkan, BPJS Kesehatan memastikan perihal mengumpulkan iuran, dan terakhir dalam melakukan purchasing termasuk bagaimana hati-hati dalam mengelola verifikasi saat membayar klaim pelayanan kesehatan ke rumah sakit (RS) mitra BPJS Kesehatan. Selain itu, ia mengaku BPJS Kesehatan membuat terobosan mempercepat rekrutmen peserta dengan membuka kanal pendaftaran lebih banyak.
"Selain di kantor cabang BPJS Kesehatan juga bisa daftar di aplikasi Mobile JKN, kami juga jemput bola seperti mendatangi daerah-daerah yang aksesnya terbatas, kemudian memanfaatkan kader JKN, bahkan memaksimalkan revenue collection atau menyiapkan fasilitas auto debit dalam pendaftaran," ujarnya.
Ia mengaku BPJS Kesehatan terus berupaya menjaga dana tetap sustain atau cukup tetapi di sisi lain kepuasan peserta JKN-KIS tetap bisa dipenuhi. Sebelumnya Jokowi kembali menyentil BPJS Kesehatan.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di RSUD Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11) pagi tadi, Jokowi memandang bahwa pokok permasalahan BPJS Kesehatan berada di internal institusi, bukan rumah sakit atau pasien. Ia pun meminta BPJS Kesehatan bisa menyelesaikan persoalan yang ada, yakni defisit anggaran yang terus membengkak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika