Kamis 07 Nov 2019 06:34 WIB

Apindo Respons Kritik Jokowi Soal Kebijakan Impor Cangkul

Produk dengan teknologi sederhana sebaiknya diproduksi di dalam negeri.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
Jajaran pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rabu (6/11).
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Jajaran pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rabu (6/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengkritik kebijakan impor pacul atau cangkul oleh sejumlah importir dalam negeri. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani pun menilai produk dengan teknologi sederhana memang sebaiknya diproduksi di dalam negeri.

"Produk yang low technology dan bisa dibuat di Indonesia, ya memang harus seperti itu," ujar Hariyadi saat ditemui wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/11).

Ia beralasan, jika hanya mengandalkan produk impor, maka Indonesia tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Karena itu, ia pun mendorong produk-produk sederhana dapat diproduksi di dalam negeri.

"Saya pikir sudah benar langkah itu. Jadi produk yang bisa dihasilkan sendiri, ya kita dorong dilakukan dalam negeri," kata Hariyadi.

Namun, ia menekan perlunya solusi agar produk-produk yang diproduksi dalam negeri bisa bersaing dengan produk asal luar negeri. Sebab, selama ini, beberapa produk dalam negeri kerap kurang kompetitif dengan produk luar negeri. Karena itu, Pemerintah kata Hariyadi juga harus memikirkan solusi tersebut.

"Bikin masalah itu, masih kaitan dengan regulasi tadi, yang membuat produk kita jadi tak kompetitif. Nah itu pemerintah harus bantu untuk mengangkat regulasi itu," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal kebijakan impor 'pacul' (cangkul) oleh sejumlah importir dalam negeri. Menurut dia, kebijakan impor cangkul saat neraca perdagangan nasional defisit tidak tepat. Jokowi pun menilai bahwa produksi cangkul sebetulnya bisa dilakukan oleh pengusaha dalam negeri.

Jokowi pun meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memfasilitasi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk dalam e-katalog. Presiden meminta agar importasi cangkul bisa disubstitusi dengan produk lokal.

"Urusan cangkul, masa masih impor? Apakah tidak bisa didesain, industri UKM kita, kamu buat cangkul, tahun depan saya beli. Apakah negara kita yang sebesar ini, industrinya yang sudah berkembang, pacul (cangkul) itu harus impor?" ujar Jokowi dalam Rakernas LKPP di JCC, Rabu (6/11).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement