Senin 04 Nov 2019 17:00 WIB

Usulan UMK Karanganyar Dipatok Rp 1,989 Juta

UMK Karanganyar 2020 hampir mencapai Rp 2 juta.

Rep: Joglosemar/ Red: Joglosemar

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM- Teka-teki nominal usulan upah minimum kabupaten (UMK) Karanganyar tahun 2020 akhirnya terjawab. Bupati Karanganyar Juliyatmono secara resmi mengumumkan Pemkab telah mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020 untuk Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 1.989.000.

Angka usulan UMK itu mendekati angka Rp 2 juta hanya kurang Rp 11.000. Kepada wartawan Bupati mengatakan usulan UMK 2020 itu sudah diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah.

“Sudah kami ajukan usulan UMK ke Gubernur Jateng. Nanti keputusannya ada di tangan Gubernur Jawa Tengah,” paparnya, Senin (4/11/2019).

Bupati menjelaskan usulan kenaikan UMK tersebut ditetapkan berdasarkan PP  78 tahun 2015. Usulan UMK itu dihitung berdasarkan  angka inflasi ditambah angka pertumbuhan ekonomi dan dikalikan dengan UMK tahun 2018.

Dari penghitungan tersebut, kemudian memunculkan angka Rp 1.989.000, sebagai angka usulan UMK 2020 untuk Bumi Intanpari.

Dikatakan Bupati, waktu penetapan UMK 2020 upati belum bisa dipastikan. Sebab, penetapan UMK kabupaten/kota yang diusulkan bupati dan wali kota akan dibahas kembali, sebelum ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah

”Soal kapan penetapan, itu wewenang gubernur. Kami sangat mengapresiasi semua pihak yang terkait dalam pembahasan dan penentuan UMK 2020 ini,” tandasnya. 

 

The post appeared first on Joglosemar News.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan joglosemarnews.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab joglosemarnews.com.
Advertisement
Berita Terkait
MenKopUKM Sebut UMKM Kunci Pengembangan Potensi Desa
Ekonomi - 11 January 2024, 13:01
MenKopUKM Sebut UMKM Kunci Pengembangan Potensi Desa
Buruh Ancam Mogok Nasional Tolak UMK Seluruh Indonesia
News - 03 December 2023, 09:19
Buruh Ancam Mogok Nasional Tolak UMK Seluruh Indonesia
<em>Alhamdulilah</em>, UMK di Kota dan Kabupaten Ini Dipastikan Naik per 1 Januari 2024
Rejogja - 01 December 2023, 19:34
Alhamdulilah, UMK di Kota dan Kabupaten Ini Dipastikan Naik per 1 Januari 2024
Enam Daerah Tetapkan UMK di Bawah UMP Lampung
News - 30 November 2023, 20:54
Enam Daerah Tetapkan UMK di Bawah UMP Lampung
Pemkot Tasikmalaya Tunggu Penetapan UMP Jabar
Rejabar - 20 November 2023, 17:37
Pemkot Tasikmalaya Tunggu Penetapan UMP Jabar
Airlangga: KUR Sudah Terealisasi Rp 199,88 Triliun per Oktober 2023
Ekonomi - 10 November 2023, 08:31
Airlangga: KUR Sudah Terealisasi Rp 199,88 Triliun per Oktober 2023
Kemenag Janji Perketat Sertifikasi Halal <em>Self Declare</em>
Sharia - 03 September 2023, 17:37
Kemenag Janji Perketat Sertifikasi Halal Self Declare
Terapkan Merdeka Belajar, UMK Gandeng Muamalat Institute
Sharia - 03 August 2023, 22:45
Terapkan Merdeka Belajar, UMK Gandeng Muamalat Institute
Yuk Ngaji Hari Ini
وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan (mendustakan) adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

(QS. Al-A'raf ayat 147)
Berita Lainnya
Relawan Chepy Aprianto ditolak saat daftarkan calonnya tersebut dalam penjaringan Cabup ke DPD NasDem
Pemilu Kita - Rabu , 01 May 2024, 10:02 WIB
Daftarkan Chepy Aprianto, LMN dan Simpatisan Ditolak DPD NasDem Subang
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 16:11 WIB
Anies Mengaku akan Jeda dari Urusan Politik Usai Timnas AMIN Bubar
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2024 untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Sebanyak 297 perkara yang dimohonkan oleh partai politik dan perseorangan tersebut dibagi dalam tiga panel yang dipimpin oleh tiga hakim yang memutuskan PHPU untuk Pileg 2024.
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 15:01 WIB
Tak Mampu Bayar Pengacara, Caleg Gerindra Ajukan Sengketa Pileg tanpa Kuasa Hukum
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2024 untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Sebanyak 297 perkara yang dimohonkan oleh partai politik dan perseorangan tersebut dibagi dalam tiga panel yang dipimpin oleh tiga hakim yang memutuskan PHPU untuk Pileg 2024.
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 14:07 WIB
Dalam Sidang MK, PPP Sebut 5.000 Suara di Aceh Beralih ke Partai Garuda
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2024 untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Sebanyak 297 perkara yang dimohonkan oleh partai politik dan perseorangan tersebut dibagi dalam tiga panel yang dipimpin oleh tiga hakim yang memutuskan PHPU untuk Pileg 2024.
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 13:26 WIB
Dalam Sidang MK, PPP Sebut 36 Ribu Suara Mereka Beralih ke Partai Garuda
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini Nasional
Advertisement