REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dengan pangkal dari sistem 'warisan'.
"Ini problemnya muncul tiap tahun. Maka yang kami koreksi adalah sistemnya. Sistemnya adalah pengecekan manual dan ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin," ucap Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Anies mengatakan saat ini sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sudah digital melalui e-budgeting. Namun menurutnya tidak smart atau pintar karena verifikasinya masih harus dilakukan secara manual.
"Di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor lalu harus diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka sistem itu akan melakukan verifikasi," ucap Anies.
Anies menyebutkan masalah itu juga muncul pada era gubernur sebelum dirinya yang disebutkannya tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.
"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.
Anies menambahkan dirinya berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan sehingga, tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.
"Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang, itu nanti tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual," kata Anies menambahkan.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit peladen senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
