Sabtu 02 Nov 2019 19:37 WIB

Dua Pejabat DKI Mundur, Ini Respons Anies

Anies memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap dua pejabat tersebut.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Teguh Firmansyah
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Foto: Republika TV/Surya Dinata
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengapresiasi sikap dua pejabatnya yang mundur di tengah sorotan publik terhadap  anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.

Dua pejabat yang menyatakan mundur di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi.

Baca Juga

Anies menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada dua pejabat tersebut, yang ia anggap sudah cukup baik. "Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih, atas kinerja selama ini. Dan meskipun cukup terkejut dengan permohonan beliau, tapi kami menerima permohonan pengunduran diri itu," kata Anies kepada wartawan, kemarin.

Menurut Anies sikap dua pejabat ini perlu dihormati dan dihargai. Mereka berdua sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengabdikan diri bekerja secara maksimal, walaupun akhirnya mundur. Keduanya memilih untuk memberikan kesempatan kepada yang lain.

Untuk pengganti Anies telah menunjuk Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman, Suharti sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Bappeda DKI Jakarta. Sedangkan untuk Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Anies mengaku belum menunjuk pengganti atau plt sementara. Ini karena ia belum bertemu dengan Edy Junaedi dan informasi pengunduran diri hanya sebatas surat.

"Adapun pak Edy, beliau belum pernah ketemu saya, belum menyampaikan. Beliau hanya menyerahkan surat pengunduran diri tapi belum ketemu. Dan belum ada informasi lebih jauh," ujar Anies.

Sebelum mundurnya dua pejabat ini, publik sempat menyorot beberapa anggaran yang tidak wajar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelum menjadi APBD 2020. Di dalamnya terungkapnya sejumlah anggaran yang tak wajar dengan nilai fantastis.

Dinas Pendidikan, misalnya, mengajukan angggaran pengadaan lem Aibon Rp 82,8 miliar dan ballpoint Rp 123 miliar. Sedangkan Dinas Pariwisata mengusulkan anggaran Rp 5 miliar untuk menyewa influencer media sosial asing untuk promosi wisata Jakarta.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement