REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh Amri Amrullah
JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengapresiasi sikap dua pejabatnya yang mundur di tengah sorotan publik terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020. Dua pejabat yang menyatakan mundur adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi.
Anies menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada dua pejabat tersebut yang ia anggap sudah cukup baik. "Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih, atas kinerja selama ini. Meskipun cukup terkejut dengan permohonan beliau, tapi kami menerima permohonan pengunduran diri itu," kata Anies kepada wartawan, kemarin.
Menurut Anies, sikap dua pejabat tersebut perlu dihormati dan dihargai. Mereka berdua sebagai aparatur sipil negara (ASN) telah mengabdikan diri bekerja secara maksimal walaupun akhirnya memilih mundur. Keduanya memilih untuk memberikan kesempatan kepada yang lain.
Untuk pengganti, Anies telah menunjuk Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman Suharti sebagai pelaksana tugas (plt) kepala Bappeda DKI Jakarta. Untuk Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Anies mengaku belum menunjuk pengganti atau plt. Sebab, ia belum bertemu dengan Edy Junaedi dan informasi pengunduran dirinya hanya sebatas surat.
"Adapun Pak Edy, beliau belum pernah ketemu saya, belum menyampaikan. Beliau hanya menyerahkan surat pengunduran diri, tapi belum ketemu dan belum ada informasi lebih jauh," ujar Anies.
Mundurnya Mahendra disampaikan oleh yang bersangkutan langsung sebelum jumpa pers pengumuman kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020 di Balai Kota Jakarta, Jumat petang.
Mahendra mengatakan, hal tersebut adalah demi akselerasi Bappeda DKI Jakarta di tengah masih dibahasnya anggaran APBD 2020 DKI Jakarta. "Bapak-ibu sekalian, seperti kita semua ketahui, situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan," kata Mahendra.
Sebelum mundurnya dua pejabat ini, publik sempat menyorot beberapa anggaran yang tidak wajar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) sebelum menjadi APBD 2020. Di dalamnya terungkapnya sejumlah anggaran yang tak wajar dengan nilai fantastis.
Dinas Pendidikan, misalnya, mengajukan angggaran pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan pulpen Rp 123 miliar. Sedangkan, Dinas Pariwisata mengusulkan anggaran Rp 5 miliar untuk menyewa influencer media sosial asing dalam rangka promosi wisata Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika