REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muktamar Umakaapa, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Ketua Bidang Politik Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).
Selain penunjukan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan dalam kabinet Indonesia Baru pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widdodo-Maruf Amin, hal lain yang ikut memantik kontroversi publik adalah pemilihan Nadiem Makariem sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.
Nadiem rupanya bukanlah sosok yang diharapkan mayoritas publik untuk mengisi jabatan mendikbud. Dalam ekspektasi publik, Nadiem justru lebih tepat jika ditempatkan pada pos kementerian yang relevan dengan bidang yang ia tekuni selama ini yakni di sektor ekonomi kreatif dan digital.
Anggapan seperti ini tentu beralasan. Dari rekam jejak perjalanannya, Nadiem nyaris tidak pernah sama sekali bersentuhan langsung dengan hal-hal yang menyangkut pendidikan maupun kebudayaan. Keterbatasan lainnya, pendidikan yang ia peroleh lebih banyak didominasi pendidikan di luar negeri, sehingga membuatnya diyakini banyak pihak akan lebih sulit menyatu dengan jiwa pendidikan di Indonesia. Tak dapat dipungkiri, adanya perbedaan basis filosofis dan karakter psikologis antara masyarakat indonesia dengan negara, menjadi kendala utama Nadiem.
Nadiem sendiri kita tahu adalah pendiri perusahaan Go-Jek. Sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring di Indonesia. Karier sebagai pengusaha bisnis startup adalah jalan yang dipilih Nadiem hingga akhirnya namanya pun dikenal masyarakat luas.
Dari inovasi Gojek Nadiem dianggap telah berhasil melakukan social movement yang mengguncang dengan mengubah model transportasi konvensional menjadi transportasi modern dan sesuai dengan keinginan zaman. Nadiem dengan sangat jenius memanfaatkan apa yang disebut sebagai the power of informal economy sehingga menjadi lebih bernilai dan menguntungkan masyarakat banyak.
Yang paling terpenting dari itu, dengan hadirnya Gojek, peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia pun dapat terjadi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2016 meningkat hingga mencapai 125,44 juta orang. Dan faktanya, penurunan atas angka pengangguran tadi tidak terlepas dari sumbangsih besar industri transportasi online seperti Gojek di indonesia. Ini menjadi legacy yang akan terus dikenang sepanjang hayat Nadiem.
Namun, kecemerlangan Nadiem membuat terobosan di bisnis startup tidak secara otomatis meredam pesimisme publik yang ditujukan kepada dirinya untuk membidangi urusan pendidikan. Pendidikan tidak hanya membutuhkan mindset bisnis yang benar tetapi juga kepekaan untuk bisa merasakan. Pendidikan tidak memerlukan strategi pemasaran yang baik tetapi lebih dari itu ada misi kemanusiaan yang harus tercapai melalui pendidikan.
Di lain pihak, figur Nadiem yang modern dan milenial saat ini juga akan terbentur dengan sejumlah kompleksitas masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Dan sudah barang tentu, keruwetan masalah pendidikan di Indonesia tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang sekejap dan seorang diri.
Masalah pendidikan kita adalah permasalahan struktural. Dalam arti yang lebih jauh, pembangunan dunia pendidikan kita seharusnya diarahkan untuk dapat mengatasi mahalnya akses biaya pendidikan kita.
Pengembangan dunia pendidikan kita sebaiknya berfokus pada peningkatan kesadaran kritis masyarakat tentang adanya ketimpangan kepemilikan ekonomi di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka pendidikan kita sesungguhnya bisa ditanamkan sebagai sesuatu yang reflektif yang dapat menggerakan masyarakat untuk melakukan perubahan berarti.
Barulah kemudian dapat dilakukan perbaikan yang komprehensif dan sistematis mulai dari perbaikan kurikulum, metode pengajaran, pola belajar siswa di sekolah dan banyak hal lainnya termasuk upaya peningkatan kemampuan pendidikan literasi masyarakat Indonesia. Tentang reformasi digital yang seringkali dielu-elukan, ambisi ini belumlah menjadi jaminan bahwa dunia pendidikan kita akan memperoleh hasil yang baik.
Tidak cukup bagi kita hanya dengan menjadikan universitas dan sekolah di Indonesia sebagai --industri ilmu-- untuk sekedar memenuhi keperluan kompetensi para tenaga kerja. Sejarah mencatat proses pembangunan pendidikan yang menjadikan industrialisasi sebagai teladan dan impian tidak selamanya dapat berjalan mulus.
Amerika adalah contoh nyata dari kegagalan ambisi industrialisasi pendidikan ini. Harian Washington Post tahun 2017 melaporkan, hampir setengah dari dua juta orang di Amerika Serikat yang mendaftar ke perguruan tinggi setiap tahunnya gagal untuk menyelesaikan kuliah. Mereka drop out karena alasan keterbatasan ekonomi untuk membiayai pendidikan mereka sehingga akhirnya menjadi pengangguran dan turut menyumbang angka kemiskinan. Pendidikan mahal, pengangguran meningkat.
Sepintas dari fakta tersebut terlihat, ekonomi adalah salah satu akar masalah dalam persoalan pembangunan pendidikan. Persis serupa seperti apa yang kini terjadi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
