REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri-menteri baru Kabinet Indonesia Maju (KIM), khususnya yang membidangi sektor ekonomi, masih butuh waktu untuk belajar dan menjalankan tugas-tugas teknisnya. Usai sidang kabinet paripurna perdana pada Kamis (24/10) misalnya, beberapa menteri ekonomi tersebut mengaku masih harus berbicara dengan eselon I atau membaca memo jabatan untuk memastikan permasalahan mana saja yang harus segera diatasi.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku perlu berkoordinasi dengan timnya untuk memilah prioritas kerja mana yang harus segera dikejar. Bahlil juga mengungkapkan hingga hari kedua kerjanya sebagai pejabat setingkat menteri, belum banyak bahasan teknis yang sudah dilakukan.
"Sekarang sedang konsolidasi internal organisasi dulu ya. Kita belum bisa bicara rencana jangka pendek, soalnya saya belum sempat rapat sama eselon I. Hari ini baru saya tahu peta masalah apa, baru kita bicara dengan media," ujar Bahlil di Istana Negara, Kamis (24/10).
Meski begitu, Bahlil menekankan dirinya siap berlari kencang begitu sudah memahami peta dan ruang gerak yang harus dijelajahi di BKPM. Ia pun berjanji akan bekerja semaksimal mungkin untuk mengejar pertumbuhan realisasi investasi baik domestik maupun asing.
"Terpenting kami akan berusaha tingkatkan investasi dan realisasi investasi. Itu terpenting. Domestiknya kami siapkan juga. Strateginya sedang kami siapkan," katanya.
Senada dengan Bahlil, Menteri Pertanian baru Syahrul Yasin Limpo, mengaku belum bisa menjawab pertanyaan teknis di sektor yang ia urus, yakni pertanian. Ia meminta wartawan menunggu untuk kemudian berdiskusi mengenai kebijakan teknis.
"Nanti saya jawab deh ya," katanya singkat saat ditanya tentang peta jalan swasembada pangan.
Menteri Pertanian yang baru dilantik Syahrul Yasin Limpo.
Namun, mantan gubernur Sulawesi Selatan ini menegaskan akan mengikuti arahan Presiden Jokowi mewujudkan pertanian yang memberikan manfaat bagi rakyat. Ia juga berencana mengevaluasi kembali pengeluaran anggaran oleh menteri sebelumnya untuk melihat perbaikan apa yang harus dilakukan.
"Semua kerja harus bisa terukur dan salah satu ukuran yang paling utama adalah mampu nggak menciptakan lapangan kerja dan makna-makna besar bagi rakyat. Intinya begitu. Semua sekarang kementerian harus cek efektivitas pemanfaatan anggaran terakhir," katanya.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan masih harus komunikasi dengan internal kementerian dalam merancang kebijakan-kebijakan tentang perdagangan internasional. Kebijakan yang mendukung ekspor memang sedang dinanti-nanti lantaran Presiden Jokowi sudah terlalu sering mengingatkan tentang defisit neraca perdagangan, termasuk saat pelantikan menteri kemarin.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
"Jadi ini baru dua hari. Nanti saya akan ke internal kita. Ya akan dikonsolidasi dan akan melihat apa yang harus kita lakukan ke luar, terutama ini kan hubungan multilateral, yaitu internal roadshow, membuka stan yang mempromosikan produk dalam negeri. Selain itu kita akan dorong produk dalam negeri harus berkualitas," ujar Agus.
Namun, Agus menegaskan dirinya menangkap dengan jelas pesan Presiden Jokowi untuk bisa memperbaiki neraca perdagangan yang terus-menerus defisit. Ia berencana memperbanyak perjanjian dagang dengan negara-negara yang memiliki pasar menjanjikan untuk menambah aliran ekspor.
"Saya akan menyelesaikan beberapa perjanjian dengan luar negeri terutama yang berkaitan dengan meningkatkan produksi dalam negeri dengan ekspor," ujar Agus.
Agus juga berencana memangkas aturan-aturan di internal Kementerian Perdagangan yang dianggap menghambat investasi dan mengganjal ekspor. Ia menekankan kebijakan-kebijakan yang dibuat nanti harus memiliki dampak jangka panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
