REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah berkomitmen akan terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus membutuhkan kehadiran tol laut khususnya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).
Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP). Masyarakat di wilayah ini telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antarwilayah di Indonesia di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.
Dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus Purnomo, konektivitas di wilayah Indonesia Timur, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus Purnomo mengatakan, konektivitas di wilayah Indonesia Timur, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. (Foto: Humas Ditjen Hubla)
"Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami," ujar Agus Purnomo saat menjadi keynote speaker dalam acara Diskusi Nasional Poros Maritim dengan Tema ”Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut, Seperti Apa?” di Surabaya, Jawa Timur, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (3/10).
Namun demikian, program tol laut ini bukan semata mata adalah milik satu Kementerian atau Lembaga saja. Melainkan, milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal.
Pada 2019, pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede.
Dari jumlah 113 kapal perintis itu, sebanyak 46 trayek diberikan penugasan kepada PT Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 persen beroperasi di wilayah Indonesia Timur.
Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah 3TP yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP.
Namun, seiiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia lima tahun, banyak hal positif yang tercatat. Yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.
Hal lainnya adalah meningkatnya respons dan keragaman muatan balik dimana sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai.
Ke depan, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut.
"Hal tersebut menunjukan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut," ujar Agus.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Wisnu Handoko mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Tol Laut diantaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan Tol Laut itu bersifat Direct diubah menjadi pola Hub and Spoke di tahun 2019.
Perubahan tersebut ditujukan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019.
Selain meningkatkan pelayanan, kata Wisnu, pemerintah juga melakukan langkah-langkah efisiensi biaya subsidi dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub dan spoke. Ini mengingat kapal feeder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun, sehingga pertimbangan pemerintah tidak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani seiring dengan perkembangan tol laut.
Untuk itu, kata Wisnu, pemerintah secara proaktif dan responsif akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi Tol Laut dimana masyarakat pada daerah 3TP masih sangat membutuhkan Tol Laut dan mengevaluasi Tol Laut. Termasuk, mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
